Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/diskominfotikntb/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Bidang Persandian dan LPSE

Bidang Persandiaan dan LPSE memiliki tugas pokok : Bidang Persandian dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Persandian, Telekomunikasi dan Penyelenggaraan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta pengawasan dan pengendalian Informasi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB, dengan rincian fungsi sebagai berikut :

  1. Koordinasi penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang Persandian, telekomunikasi dan Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta Pengawasan dan Pengendalian Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
  2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pengamanan Informasi, Persandian dan telekomunikasi serta Penyelengaraan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
  3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dibidang pengawasan dan pengendalian pengamanan Informasi, Persandian dan telekomunikasi serta Penyelengaraan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
  4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se- NTB.
  5. Pelaksanaan koordinasi dan pembangunan jaringan komunikasi/telekomunikasi Persandian antar perangkat daerah provinsi NTB.
  6. Pengamanan informasi dan sistem komunikas / telekomunikasi pimpinan daerah dan jajarannya.
  7. Pengelolaan jaringan komunikasi sandi dan pengamanan informasi pimpinan di Sekretariat Daerah Provinsi NTB.
  8. Pembinaan dan pengelolaan ruang kasa pemerintah provinsi NTB.
  9. Sebagai pemimpin Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  10. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
  11. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan di dibidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
  12. Pelaksanaan monitoring evaluasi pelaporan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dibidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
  13. Pengkoordinasian dan pembinaan LPSE Provinsi, LPSE Kabupaten/ Kota se- NTB.
  14. Penyusunan dan pelaksanaan Standarisasi Pelayanan LPSE sesuai ketentuan yang berlaku.
  15. Pengkoordinasian Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan penyediaan Infrastruktur pendukungnya;
  16. Pengelolaan sistem pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat kepada instansi terkait. (Pengaduan melalui NTB SMS Center, e-mail resmi, dan lain-lain );
  17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Telematika membawahi :

  1. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
  2. Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  3. Seksi Telekomunikasi dan Pengendalian.

a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
Seksi Persandian dan Keamanan Informasi memiliki tugas pokok : Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata kelola dan operasional persandian dalam rangka menjamin keamanan informasi i di lingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian fungsi sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang Persandian dan telekomunikasi berdasarkan prioritas dalam bentuk Renja, RKA dan DPA yang mengacu pada RPJMD.
  2. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai SMKI 27001 tentang Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi mengacu pada Perka Lembaga Sandi Negara No. 6 Th. 2016 Tentang Pengendalian Persandian serta No. 7 Tahun 2016 tentang Otoritas Sertifikat Digital maupun PermenKominfo No. 4 Tahun 2016.
  3. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengamanan komunikasi sandi serta penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan dibidang persandian dalam bentuk SOP, Juklak dan Juknis Persandian Provinsi NTB
  4. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembangunan jaringan komunikasi sandi tingkat provinsi NTB dalam bentuk :
    1. Petunjuk teknis pengendalian dan penataan jaringan komunikasi persandian
    2. Bahan pembinaan persandian antar SKPD dan Kab/Kota.
    3. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan hubungan komunikasi sandi provinsi dengan Kab/Kota se-NTB dalam bentuk :
    4. Petunjuk Teknis pengelolaan dan pengendalian persandian
    5. Bahan pembinaan persandian Kab/Kota
  5. Membangun dan mengelola jaringan komunikasi sandi tingkat provinsi;
  6. Menyusun rencana dasar teknis dan program persandian daerah;
  7. Mengelola dan memelihara sarana dan prasarana persandian (telepon, jammer, counter surveilance, faximili, radio komunikasi, repeater dan alat-alat komunikasi lainnya dalam database sarana dan prasarana persandian pemerintah Provinsi NTB dan Kab/Kota
  8. Mengamankan informasi dan sistem komunikas/telekomunikasi pimpinan daerah (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah) beserta jajarannya dalam bentuk penyusunan petunjuk teknis klasifikasi informasi pimpinan daerah.
  9. Mengelola dan memelihara ruang kasa Pemerintah Provinsi NTB.
  10. Mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan persandian;
  11. Melaksanakan Sterilisasi/ pengamanan ruang kerja/rumah jabatan pimpinan dan aset-aset vital/objek-objek vital lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB
  12. Pelaksanaan pencatatan / agenda surat / berita / Mencatat / mengagendakan berita-berita / radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten/Kota;
  13. Menyusun dan Menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;
  14. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Persandian dan pengamanan informasi dalam bentuk laporan rekapitulasi surat berklasifikasi persandian
  15. Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan dan alat-alat sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat Sandi;
  16. Melakukan Pendataan berita/ radiogram yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi
  17. Menyusun peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan Komunikasi Sandi.
  18. Mengelola sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunokasi sandi.
  19. Mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah.
  20. Mengirim, menyimpan, memanfaatkan dan menghancurkan informasi berklasifikasi.
  21. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sandi memalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/ atau seminar.
  22. Mengadakan, menyimpan, mendistribusikan dan memusnahkan perangkat lunak dan perangkat keras persandian.
  23. Memelihara dan memperbaiki perangkat lunak dan perangkat keras persandian serta jaring an komunikasi sandi.
  24. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandi.
  25. Menyusun peraturan teknis pengelolaan, dan operasioanl komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi daerah provinsi dan antar kabupaten/ kota dilingkungan provinsi.
  26. Mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi.
  27. Menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras, unsur pengelolaan dan pengguna persandian dalam rangka operational komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi antar kabupaten / kota di lingkungan provinsi.
  28. Merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/ kota di lingkungan provinsi.
  29. Mengamankan kegiatan / aset / fasilitasi / instalasi penting / vital / kritis melalui kontra pengindraan dan / atau metode pengamanan persandian lainnya.
  30. Mengamankan informasi elektronik.
  31. Pengelolaan security operational center ( SOC ) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi.
  32. Memulihkan data atau sistem jika terjadi gangguan operational persandian dan keamanan informasi.
  33. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik memiliki tugas pokok : Menyusun rencana program dan kegiatan, mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang standarisasi, sistem dan prosedur kerja, menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang LPSE, dengan rincian fungsi sebagai berikut :

  1. Melakukan koordinasi penyelengaraan Layanan pada unit-unit operasional pendukung LPSE, yaitu : Admin Sistem Elektronik ( Admin PPE), Unit Layanan dan Dukungan (Help Desk) dan Pendaftaran/Verifikasi Penyedia (Verifikator).
  2. Menyiapkan bahan dan penyusunan program kerja/kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berdasarkan prioritas dalam bentuk Renja, RKA dan DPA yang mengacu pada RPJMD.
  3. Menyusun pedoman/petunjuk teknis dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa SOP dan SP.
  4. Menyusun monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
  5. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi serta pembinaan LPSE Provinsi, LPSE Kabupaten/ Kota se- NTB.
  6. Menyediakan fasilitas dan pengelolaan ruang pelatihan/ bimbingan teknis LPSE Provinsi NTB.
  7. Melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
  8. Menyiapkan bahan dan penyusunan program pengembangan SDM LPSE dan kegiatan pelatihan (Bimtek) bagi pengguna SPSE
  9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

 
c. Seksi Telekomunikasi dan Pengendalian
Seksi Telekomunikasi dan Pengendalian dengan tugas pokok : Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pengendalian informasi dan telekomunikasi, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis Pengawasan dan Pengendalianbentuk Renja, RKA dan DPA yang mengacu pada RPJMD
  2. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis Pengawasan dan Pengendalian dalam bentuk :
    1. SOP Pengawasan dan Pengendalian serta Telekomunikasi
    2. Juklak dan Juknis Pengendalian dan pengawasan serta telekomunikasi dan LPSE
  3. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan telekomunikasi
  4. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi/ pelayanan perijinan POS dan Telekomunikasi
  5. Mengelola pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat kepada instansi terkait. (Pengaduan melalui NTB SMS Center, e-mail resmi, dan lain-lain)
  6. Memfasilitasi penyelenggaraan teleconference antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Kab/Kota serta pihak-pihak lainnya.
  7. Menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian.
  8. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  9. Menyiapkan bahani proses permohonan izin lembaga penyiaran;
  10. Menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian BTS diluar KKOP;
  11. Menyiapkan bahan koordinasi pembangunan kewajiban pelayanan umum (KPU) di bidang telekomunikasi.
  12. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang telekomunikasi cakupan area provinsi;
  13. Menyiapkan bahan Standarisasi/label dan pemeriksaan dibidang telekomunikasi;
  14. Menyiapkan bahan bahan kajian teknis bidang perposan;
  15. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan filateli
  16. Menyiapkan bahan bahan Standarisasi/label dan pemeriksaan dibidang Perposan;
  17. Melaksanakan tugas kesekretariatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah prov. NTB;
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.