Optimalkan Peran PPID Menuju Keterbukaan Informasi Publik

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat penting dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Karena itu, pengelolaan dan pelayanan informasi harus dilakukan secara terintegrasi dan berkualitas sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 

Berangkat dari hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, pada tahun 2019 ini kembali menggelar pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi bagi PPID Provinsi NTB yang berlangsung di ruang sidang KI NTB, Kamis (21/03). 

Selain meningkatkan SDM bidang PPID. Pelatihan ini dilaksanakan juga untuk memberikan pemahaman bagi pejabat pengelola PPID tentang tugas dan fungsinya dalam mengelola informasi publik secara periodik. Mana informasi yang dianggap penting dan informasi publik yang dikecualikan. Sesuai undang-undang, pengecualian diberlakukan terhadap informasi-informasi yang sifatnya rahasia dan terbatas.

"Sesuai dengan visi Gubernur kita saat ini yang ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar dan ketentuan yang harus dilaksanakan," ujar Sekretaris Dinas Kominfotik NTB Gede Putu Aryadi.

Putu Aryadi juga menjelaskan, kategori pemerintahan yang baik adalah semua komponen aktif. Sesuai visi Gubernur yakni bersih dan melayani. "Pemerintahan yang tertutup itu cenderung bersinggungan dan ada konsekuensi hukum. Jadi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih harus ada keterbukaan informasi publik, misalnya menyangkut keuangan, aset, SDM, promosi, pengangkatan pejabat dan sebagainya. Ini menjadi salah satu medium yang bisa kita terapkan,"terangnya.

Peran PPID dalam mewujudkan keterbukan informasi publik sesuai dengan Undang -Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah bagaimana informasi yang dihasilkan bisa ikut memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah."Tidak mungkin NTB gemilang dapat terwujud jika tidak ada peran dari semua pihak. Peran PPID disinilah bagaimana membangun dan mengedukasi masyarakat dalam memenuhi hak informasi yang dimiliki oleh masyarakat," jelasnya.

Pihaknya juga mengimbau PPID pembantu perangkat daerah untuk mengupdate website mereka agar mudah diakses masyarakat."Wajib bagi semua lembaga penyelenggara layanan publik menyiapkan info yang mudah diakses. Ini sangat penting, misalnya kontennya harus terus update juga,"tutupnya.

Hadir sebagai narasumber wakil ketua Komisi Informasi NTB Lalu Ahmad Busyairi, kepala Bidang PTIK Abu Bakar dan Kasi Infrastruktur TIK Drs. Lalu Muhammad Yusuf serta para pejabat PPID lingkup Pemprov NTB. (Luk-tim media).