Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/diskominfotikntb/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Rapat Paripurna Bahas Dua Raperda Prakarsa DPRD

Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB membahas mengenai Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap 2 (dua) buah Rancangan Perda Prakarsa DPRD Provinsi NTB yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi NTB, Senin (14/5).

Rapat Paripurna yang digelar secara terbuka tersebut dibuka  oleh ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH dan dihadiri oleh Gubernur NTB yang diwakilkan oleh Sekda Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, P.hD , Anggota Dewan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  lingkup pemprov NTB, pejabat sipil, TNI dan Polri serta media cetak dan elektronik.

Dalam kesempatan yang sama ketua DPRD Provinsi NTB mengucapkan turut berduka cita kepada seluruh korban jiwa akibat terjadinya insiden di Mako Brimop Kelapa 2 Depok Jabar dan meninggalnya korban bom yang berlokasi di 3 gereja Surabaya. 

“turut berduka cita dan ikut berbela sungkawa atas meninggalkan 5 anggota polisi dan seorang tahanan yang meninggal akibat terjadinya insiden di Mako brimop kelapa dua Depok Jabar selasa, 8 Mei 2018, serta meninggalnya 13 orang dan 43 korban luka - luka akibat bom di 3 gereja Surabaya  pada tgl 13 mei 2018” tuturnya.

Selanjutnya penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap 2 (dua) buah Rancangan Perda Prakarsa DPRD Provinsi NTB di sampaikan oleh ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah H. Makmun, Adapun 2 buah rancangan yang akan di bahas yakni Raperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan Provinsi NTB, dan Raperda tentang penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kedua Raperda tersebut merupakan Raperda prakarsa DPRD Provinsi NTB sesuai dengan keputusan DPRD No 12/kep.dprd/2018 tentang persetujuan penetapan 2 buah rancangan peraturan daerah mengusul Prakarsa DPRD Provinsi NTB menjadi Raperda Prakersa DPRD Provinsi NTB.

Pada prinsipnya kedua Raperda ini telah disempurnakan sesuai dengan usulan fraksi - fraksi yang disampaikan pada saat rapat paripurna tgl 28 maret 2018 yg telah mengamanatkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi NTB untuk melakulan penyempurnakan kedua Raperda tersebut.

“Sebagai sebuah gambaran atas masukan dari seluruh fraksi kedua Raperda tersebut telah mengalami penyempurnaan mulai dari Raperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah yang semula, didalamnya terdapat 1 lampiran yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan kemudian ditambahkan menjadi 8 buah lampiran, dan Raperda tentang penyelenggaran ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan hasil dari fraksi DPRD Provinsi NTB, maka yang semula di dalam draf yang lama terdapat 58 buah pasal didalamnya dan sekrang sudah mengalami penambahan menjadi 76 pasal sebagai implementasi dari mandat yang diberikan oleh Rapat Paripurna pada tanggal 18 maret 2018.” tutur Makmun.

Selanjutnya hasil dari Rapat Paripurna ini akan dijadikan bahan oleh Gubernur NTB bersama SKPD tekait untuk menyusun pendapat terhadap 2 buah rancangan peraturan daerah prakarsa. Pendapat Gubernur akan disampaikan pada Rapat Paripurna selanjutnya yang akan berlangsung pada hari Rabu, 16 Mei 2018 pukul 09.00 Wita berlokasi di kantor DPRD Provinsi NTB. (Tim Media)