Berita

TELECONFERENCE TERKAIT PERPPU NO.2 TAHUN 2017

Dalam rangka menyikapi dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan (ormas diseluruh Indonesia dan pelayanan secara terpadu secara komperehensif, pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, berlanigsung teleconference bersama yang diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia di ruang utama Media Center, Kantor Gubernur NTB, Jumat (21/7/17).

HUTAN HARUS DIRAWAT & DIKELOLA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Hutan merupakan penyangga kehidupan dunia. Oleh karenanya, hutan tidak saja harus dirawat dan dilestarikan, tetapi juga dimanfaatan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat. "Jangan sampai masyarakat yang tinggal di areal hutan, hidup di bawah garis kemiskinan," ujar Wakil Gubernur MTB H. Muh. Amin, SH, M. Si saat menandatangani MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Pemerintah Provinsi NTB tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Wilayah KPH Prov. NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/7/2017).

BPKP DIMINTA SUPERVISI PENGAWAS INTERNAL PEMDA

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/kota, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menekankan pentingnya peran BPKP Perwakilan NTB untuk terus berkoordinasi memberikan supervisi dan bimbingan kepada aparatur pengawas internal pemerintah daerah, guna meningkatkan kapasitasnya, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan program pembangunan daerah secara profesional dan proporsional.

RAPERDA PRAKARSA DPRD PROV.NTB TAHUN 2017

Rapat Paripurna ke-I DPRD Prov.NTB masa persidangan ke-II tahun sidang 2017 resmi diselenggarakan. Dihadiri dari berbagai Fraksi DPRD, Pejabat Sipil, TNI, dan Polri serta wartawan media cetak maupun elektronik, rapat paripurna ini secara resmi digelar di ruang sidang utama DPRD Prov.NTB, Kamis (20/7/17).

Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham Sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017

Jakarta-Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham), Freddy Harris, menjelaskan bahwa Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi   kemasyarakatan   (ormas).   “Artinya   secara   administrasi   tata   negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum,” ujarnya Rabu,19 Juli 2017.

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

 Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat.

PERKUAT SOSIALISASI DAN EDUKASI

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muh Amin, SH., M.Si meminta seluruh jajaran Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk terus meningkatkan sosialisasi dan memperkuat edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang bentuk-bentuk praktek yang tergolong pungutan liar atau bentuk penyimpangan lainnya.

NTB MILIKI POTENSI AERO SPORT KELAS DUNIA

Variasi landscape yang dimiliki NTB, yang dikelilingi berbagai pemandangan yang indah, sangat cocok untuk aero sport berkelas dunia. Dengan karunia keindahan tersebut, NTB berpeluang menjadi surganya para penggemar paraglider dunia.

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin,SH.,M.Si menyampaikan hal itu pada acara pembukaan Kejuaraan Paralayang International Mantar Paragliding XC Open, selasa, (18/7/17) di Desa Mantar, Kecamatan Poto Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

INFRASTRUKTUR, KEMANDIRIAN & DAYA SAING BANGSA

Infrastruktur menjadi isu utama sebagai penyebab masih tingginya disparitas di tengah masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan perekonomian Indonesia yang selama ini 81% masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra serta di wilayah perkotaan saja, ditengarai hanya dinikmati oleh para pengusaha besar saja. Sementara ekonomi kerakyatan semakin tergusur, karena menjamurnya usaha-usaha retail modern hingga ke pelosok-pelosok desa dan dusun. Itu artinya kebijakan pembangunan infrastruktur wilayah belum berhasil mengurangi kesenjangan.

MANFAATKAN PELUANG KERJA UNTUK BERKONTRIBUSI BAGI NTB

Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin mengajak seluruh angkatan kerja di NTB untuk memanfaatkan peluang yang tersedia dengan sebaik- baiknya. "Bagi yang belum memiliki pekerjaan, jangan lewatkan kesempatan Job Fair ini agar segera bisa bekerja memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan NTB” ujarnya.

Penegasan itu disampaikannya saat membuka pelaksanaan Bursa Kerja atau Job Fair 2017 di Lombok City Center (LCC), Narmada, Lombok Barat, Rabu (19/7-2017).

Pages