Berita

HASIL PEMILUKADA 2018, MENENTUKAN NASIB PEMBANGUNAN DAERAH KITA

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si menegaskan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, bukan sekedar ajang pesta demokrasi biasa, tetapi momentum politik untuk menentukan nasib dan arah pembangunan daerah kita selanjutnya. Menurutnya Pilkada tidak hanya pesta demokrasi, namun lebih kepada memilih pemimpin yang betul-betul memiliki naluri yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itu, masyarakat yang menjadi palaku utama pemilihan kepala daerah tersebut perlu diberikan pemahaman dan pendidikan yang baik tentang demokrasi yang baik dan sehat.

TIM NAWACITA, INGIN KEMBANGKAN INDUSTRI TEBU DI NTB

Tim Nawa Cita Indonesia sedang menjajaki peluang untuk mengembangkan pembangunan industri tebu di Wilayah Provinsi NTB. Rencana pengembangan industri tebu tersebut, sejalan dengan program Nawacita yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo yang mengedepankan kebhinekaan serta membangun infrastruktur di seluruh negeri termasuk di NTB dalam rangka meningkatkan soko ekonomi masyarakat.

TELECONFERENCE TERKAIT PERPPU NO.2 TAHUN 2017

Dalam rangka menyikapi dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan (ormas diseluruh Indonesia dan pelayanan secara terpadu secara komperehensif, pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, berlanigsung teleconference bersama yang diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia di ruang utama Media Center, Kantor Gubernur NTB, Jumat (21/7/17).

HUTAN HARUS DIRAWAT & DIKELOLA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Hutan merupakan penyangga kehidupan dunia. Oleh karenanya, hutan tidak saja harus dirawat dan dilestarikan, tetapi juga dimanfaatan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat. "Jangan sampai masyarakat yang tinggal di areal hutan, hidup di bawah garis kemiskinan," ujar Wakil Gubernur MTB H. Muh. Amin, SH, M. Si saat menandatangani MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Pemerintah Provinsi NTB tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Wilayah KPH Prov. NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/7/2017).

BPKP DIMINTA SUPERVISI PENGAWAS INTERNAL PEMDA

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/kota, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menekankan pentingnya peran BPKP Perwakilan NTB untuk terus berkoordinasi memberikan supervisi dan bimbingan kepada aparatur pengawas internal pemerintah daerah, guna meningkatkan kapasitasnya, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan program pembangunan daerah secara profesional dan proporsional.

RAPERDA PRAKARSA DPRD PROV.NTB TAHUN 2017

Rapat Paripurna ke-I DPRD Prov.NTB masa persidangan ke-II tahun sidang 2017 resmi diselenggarakan. Dihadiri dari berbagai Fraksi DPRD, Pejabat Sipil, TNI, dan Polri serta wartawan media cetak maupun elektronik, rapat paripurna ini secara resmi digelar di ruang sidang utama DPRD Prov.NTB, Kamis (20/7/17).

Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham Sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017

Jakarta-Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham), Freddy Harris, menjelaskan bahwa Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi   kemasyarakatan   (ormas).   “Artinya   secara   administrasi   tata   negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum,” ujarnya Rabu,19 Juli 2017.

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

 Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat.

PERKUAT SOSIALISASI DAN EDUKASI

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muh Amin, SH., M.Si meminta seluruh jajaran Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk terus meningkatkan sosialisasi dan memperkuat edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang bentuk-bentuk praktek yang tergolong pungutan liar atau bentuk penyimpangan lainnya.

Pages