Bangun Integrasi Cegah Korupsi

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Salah satu kunci untuk menciptakan integrasi antar bidang strategi nasional pencegahan korupsi adalah melepaskan ego-ego sektoral antar kementerian atau lembaga negara.

“Saya optimis indeks persepsi korupsi kita terus membaik, Saya mengapresiasi kerja keras semua pihak sehingga dalam 4 tahun terakhir, indeks persepsi korupsi meningkat dari skor 34 di 2014 menjadi 38 di tahun 2018,” ungkap Presiden saat menerima Timnas Pencegahan Korupsi (Timnas PK) di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/03/2019).

Didepan sejumlah gubernur dan Menteri yang menghadiri acara pelaporan pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi sejak Oktober 2018 hingga Maret 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan strategi pencegahan korupsi harus dilaksanakan seluruh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

“Laksanakan dan realisasikan strategi pencegahan korupsi, jangan hanya dibaca saja. Karena jika tidak dilaksanakan hanya akan jadi dokumen berdebu,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, Ada kemajuan signifikan dalam bidang perizinan dan tata niaga. Namun, untuk keuangan negara, masih ada kekurangan karena belum semua perencanaan penganggaran (e-budgeting & e-planning) tercakup dalam satu platform aplikasi digital.

Sementara dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi, sudah ada keterpaduan dalam penegakan hukum dan pemberantasan mafia peradilan.

Stranas PK dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diharapkan dapat lebih efektif mencegah korupsi di Indonesia, karena salah satu konsep utama Stranas PK sebagai arah kebijakan nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia.

Posisi Presiden RI sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan ditempatkan pada posisi sentral dalam upaya Pencegahan Korupsi tersebut. Sehingga seluruh rencana aksi yang sudah dituangkan diharapkan dilaksanakan secara efektif dan sinergis oleh instansi yang terkait.

 

Timnas PK terdiri dari unsur KPK, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, Kementerian PAN-RB menyerahkan Dokumen Stranas yang berisikan 3 Fokus area stranas, termasuk di dalamnya 11 rencana aksi dan 24 sub rencana aksi. Tiga Fokus Stranas PK adalah Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum serta Reformasi Birokrasi. Sumber Humas NTB (Edy-Tim Media)