Dinas KOMINFOTIK Provinsi NTB Gelar FGD Persandian

Bidang Persandian dan LPSE Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (KOMINFOTIK) NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) “Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persandian dan Pengelolaan Keamanan Informasi Berklasifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB”, di ruang Pelatihan LPSE, Gedung Kemitraan Dinas KOMINFOTIK NTB pada Rabu (10/5/2017).

FGD yang dibuka oleh Sekretaris Dinas Kominfotik Muhammad Ilham, diikuti oleh Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se NTB, sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi masalah persandian. Dalam sambutan pembukaannya, Ilham menyambut baik pelaksanaan FGD Persandian sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi KOMINFOTIK NTB dalam pengamanan informasi.

Kepala Bidang Persandian dan LPSE, Mahmud, AKS, M.Si bertidak selaku moderator sekaligus narasumber yang memimpin FGD. Dalam paparan singkatnya, Mahmud menjelaskan bahwa bidang Persandian di Provinsi NTB saat ini berada di bawah naungan KOMINFOTIK, tepatnya di Bidang Persandian dan LPSE, sub. bidang Persandian. Sebelumnya, Persandian berada di bawah Biro Umum Setda Provinsi NTB, tepatnya di Bagian Kesekretariatan dan PDE, sub.bagian Sandi Telekomunikasi dan LPSE. Kepindahan urusan Persandian ke KOMINFOTIK terjadi setelah diberlakukannya Perda OPD Baru (Perda No. 11 tahun 2016) Provinsi NTB, pada 3 Januari 2017. Ketua LPSE NTB ini menginformasikan bahwa Provinsi NTB saat ini tengah menyusun Perda Tata KelolaPemerintahan Berbasis Teknologi Informasi, yang telah melewati tahap uji public. “Perda inilah yang nantinya akan menjadi salah satu payung hukum pelaksanaan Pergub Persandian yang kita bahas hari ini” imbuhnya.

Dua narasumber lainnya, Yasrul, S. Kom, M. Eng, pranata komputer Dinas KOMINFOTIK NTB dan Ronald Tumpal dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), masing-masing memaparkan materi yang berfokus pada pengamanan informasi. Dalam paparannya yang berjudul “Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Yasrul menjelaskan asal usul istilah keamanan informasi yang saat ini tengah menjadi trend di dunia global. “Keamanan Informasi pada dasarnya telah ada sejak dulu dan merupakan sebuah evolusi dari tindakan pengamanan informasi. Ketika awal penggunaan computer, tindakan pengamanan hanya sebatas keamanan komputer. Ketika perangkat computer mulai berkembang dimana hubungan antar computer bisa dilakukan, tindakan pengamanan berubah menjadi keamanan jaringan. Di era internet saat ini, dimana koneksi dengan dunia global semakin tidak terbendung, istilah berubah menjadi keamanan informasi”, tegas koordinator pranata komputer Provinsi NTB ini.

Narasumber terakhir, Ronald Tumpal, memberikan gambaran mengenai pentingnya persandian dalam pengamanan informasi berklasifikasi secara global dan secara spesifik bagi pemerintah daerah. Dikatakannya, inti dari keamanan informasi adalah membangun kesadaran para pengguna informasi, akan pentingnya mengamankan informasi yang dimiliki. “Jika kita memiliki sebuah informasi, pertanyakan mengapa informasi tersebut perlu kita amankan”, tegasnya. Selain itu, Ronald menegaskan akan peran Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, untuk membina bidang Persandian di Kabupaten/Kota.

Dalam sesi diskusi dengan para pejabat yang membawahi bidang Persandian di kabupaten/kota se-NTB, Ronald memberikan gambaran mengenai tugas dan fungsi bidang Persandian di kabupaten/kota.

FGD ditutup oleh Kepala Dinas KOMINFOTIK NTB, Drs. Tri Budiprayitno yang berharap agar hasil FGD dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan draft Pergub NTB tentang Persandian yang tengah disusun.

#ntbgemilang #ntbbersaing #diskominfotikntb #bidangpersandiandanlpsentb #bidangptikdiskominfotikntb #ntbgopaperless