GUBERNUR NTB AJUKAN KERJASAMA KHUSUS DENGAN MENTERI LUAR NEGERI DALAM PERLINDUNGAN TKI

Sebagai salah satu daerah pengirim tenaga kerja imigran keluar negeri terbanyak, Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi  mengajukan kerja sama khusus dengan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia terkait perlindungan TKI asal NTB. Hal ini disampaikan Gubernur langsung di hadapan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi pada acara pertemuan koordinasi dan bimbingan teknis penanganan masalah WNI di luar negeri bagi pemangku kepentingan di daerah yang dilaksanakan di Hotel Santika Mataram, Jumat, 31 Maret 2017.
“Mungkin kita bisa membuat buat MOU atau bentuk kerjasama yang lain dalam membuat mekanisme tanggap cepat yang dikoordinasikan kementerian luar negeri sehingga kami dari daerah juga mendapatkan informasi dalam kesempatan pertama dan juga kami disampaikan apa-apa yang harus segera kami kerjakan,” ungkap Gubernur lugas.

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan bahwa ia menyadari bahwa otoritas dari daerah hanya berlaku saat masyarakat berada di dalam wilayahnya, sehingga masalah apapun yang menimpa tenaga kerja migran di luar negeri khususnya dari NTB yang memerlukan bantuan dari kementerian luar negeri dapat dicarikan solusi yang baik.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menjelaskan bahwa pihaknya menjadikan komitmen perlindungan WNI menjadi prioritas politik luar negeri Republik Indonesia saat ini.

 “Tugas melindungi WNI setelah melewati perbatasan, proteksi mereka  diambil alih oleh Kemenlu.  Apapun yang terjadi di hilir, selalu berkaitan dengan apa yang terjadi di hulu. Oleh karena itu, dengan kesamaan komitmen ini mari kita bekerja sama dengan baik. Memperbaiki pelayanan dari hulu ke hilir karena sangat erat kaitannya satu sama lain” ungkapnya.
 Ia juga menceritakan kunjungannya ke Penang dan Johor Baru, Malaysia yang hampir 90% tenagakerjanya di ladang berasal dari lombok. Dialog yang dilakukannya dengan warga membutnya lebih memahami kebutuhan para pekerja imigran dan berusaha mencari solusi bersama.

Diterangkan juga bahwa pelayanan kementerian luar negeri dari tahun ketahun semakin membaik. tercatat penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan  orang pada tahun 2016 meningkat menjadi 76% dari penyelesaian tahun sebelumnya 57% pada 2015. Selain itu, Menteri juga mengklaim telah membebaskan 65 WNI dari ancaman hukuman mati dan berhasil mengurus pembayaran gaji terlambat pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sebesar 284 milyar rupiah.
Sebagai penutup, Menteri mengapresiasi kepioniran NTB dalam mengambil inisiatif dalam pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
“Pelayanan satu atap NTB sudah sangat baik dan bahkan menjadi model desain nasional dan telah kami berikan Anugrah Hassan Wirajudha Perlindunagn WNI Award 2016” pungkasnya.

Biro Humas dan Protokol NTB