HJ.ERICA ZAINUL MAJDI BERI RESEP GIATKAN POSYANDU

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi mengungkapkan dirinya seringkali turun ke desa berkunjung dari satu posyandu ke posyandu lainnya. Dalam setiap kunjungannya itu, ia lebih sering menjumpai catatan ''yang bolong-bolong'', dimana orang tua tidak teratur membawa dan memeriksakan anaknya ke posyandu terdekat. Sehingga menjadi sulit terpantau perkembangan dan kebutuhannya. 'Ternyata itu disebabkan karena posyandu tidak menyiapkan uang jalan dan juga tidak menyiapkan jajan/snack diposyandu,' tutur Hj. Erica. Catatan seperti ini penting diperhatikan sebagai Resep untuk menggerakkan dan menggiatkan masyarakat untuk termovitasi dan terlibat aktif pada kegiatan posyandu. Bunda PAUD NTB ini juga menyinggung tentang program ''kelas pranikah'' yang diprakarsai oleh PKK. Menurutnya program itu belum dapat dieksekusi secara maksimal karena melibatkan lintas sektor seperti kementerian agama, pendidikan, kesehatan dan stakeholder lainnya, sehingga memerlukan koordinasi yang lebih ekstra. Dijelaskannya, dari target 25 orang pasangan orang tua atau calon orang tua yang mengikuti kelas pranikah tersebut, dalam tahap awal ini baru 6 pasang yang telah selesai mengikuti program tersebut. Ditanya wartawan Post Bali tentang hasil yang dicapai, istri Gubernur NTB ini menjelaskan bahwa hasilnya saat ini belum dapat dilihat. ''Hasilnya paling cepat satu tahun ke depan, baru terlihat,'' terangnya. Hal itu mengingat pasangan yang baru menikah, kira-kira paling cepat 1 tahun ke depan baru akan melahirkan. Namun Hj.Erica memastikan hasilnya, pasti lebih baik. Karena orang tua atau pasangan yang memiliki pengetahuan  tentang  kesehatan, program sadar gisi, pemahaman asupan ibu hamil dan nutrisi, tentu akan melahirkan bayi-bayi yang sehat. Terkait dengan pemberian 10.000 sulement mikronutrisi kepada para ibu hamil di 100 desa, Hj. Erica menuturkan berdasarkan pengalaman pribadinya, pemberiaan saat hamil, kurang efektif. Sehingga disarankan pemberian nutrisi itu lebih baik diberikan 6 bulan menjelang kehamilan.  Biro Humas dan Protokol NTB