Ijin Tambang Patut Publikasi

Ketua Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Dwi Ariesanto mengatakan bahwa FGD ini merupakan upaya membangun perspektif bersama terkait dengan informasi-informasi disektor pertambangan. 

Menurut Ketua Somasi NTB, kita mencoba mengupayakan supaya kategori informasi yang layak di publikasi atau informasi yang tersedia setiap saat agar mudah akses oleh masyarakat. “Ini yang coba kita dorong di era keterbukaan informasi,” kata Dwi Ariesanto.

Informasi awal , ada beberapa hal yang di temukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,  yaitu dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)  Provinsi NTB terkait ijin pertambangan.

"Beberapa bulan  terakhir kita memantau website ada beberapa dokumen yang wajib diinformasikan namun belum dipubliskan diwebsite,"kata Dwi.

Melalui Fokus Grup Discusion (FGD) beberapa komitmen OPD untuk kembali meninjau dokumen tersebut. "Kami akan terus berkoordinasi dan mendorong OPD terkait supaya segera di publis dokumen tersebut, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi ijin pertambangan di NTB," jelas Ketua Somasi NTB.

Menurut Dwi Ariesanto, Ini penting untuk mendorong peran serta masyarakat dalam memonitoring ijin pertambangan di NTB.Selama ini Somasi NTB terus berkoordinasi dengan pihak terkait  yaitu ESDM dan DPMPTSP. OPD tersebut masih terkendala proses UU Pemda yang lama ke UU Pemda yang baru.  “Bagaimana pelimpahan wewenang pengelolaan izin pertambangan tersebut,” kata Dwi.

Dulu, pengelolaan dokumen izin pertambangan berada di pemerintah kabupaten dan kota. Menejemen pengelolaan dikuasai oleh Pemda di Kabupaten. Namun sekarang ini, permasalahannya  izin pertambangan telah dilimpahkan dan dikelola oleh Pemerintah provinsi, namun yang menghambat bagaimana proses pelimpahan dokumen dari kabupaten ke provinsi. 

" Ini keluhan oleh Pemerintah Provinsi,bahwa masih banyak dokumen izin tambang yang masih berada di Kabupaten,"kata Dwi Ariesanto.

NTB merupakan rumah dari 9 izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam dari Kementerian ESDM tahun 2018 serta 196 IUP mineral non logam dan batuan.

Kedepan Somasi terus mendorong dan berdiskusi dengan OPD terkait bagaimana manejerial yang dikelola provinsi lebih baik lagi. Diera keterbukaan public ini, masyarakat masih kesulitan mengakses data dan informasi terkait perizinan. (Edy-Tim Media)