IZIN PEMANFAATAN AIR TANAH PT. BAL DI KAJI ULANG

Penyediaan air bersih tak pelak merupakan permasalahan penting yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha di Gili Trawangan. Kondisi air tanah dekat permukaan relatif terbatas, berasal dari air hujan, tergolong payau sampai asin mengikuti perbedaan jenis air. Air tawar berada di atas air asin. Kondisi geologi Gili-Gili tidak memungkinkan terdapatnya air tanah dibawah lapisan air asin. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Gili Trawangan, masyarakat harus membeli atau disuplai dari Tanjung melalui Bangsal.

Fakta ini menginspirasi PT.Berkat Air Laut (PT.BAL - PMA) sejak tahun 2013 tertarik berinvestasi untuk mengolah air asin menjadi air tawar. Izin penanaman modal di urus juga di Kabupaten Lombok Utara sehingga PT.BAL untuk 4 tahun terakhir  mampu mengolah air asin menjadi air tawar. Setelah beroprasi dan menjalankan usaha, Pemkab Lombok Utara tidak bisa menarik kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi PT.BAL karena dasar izin operasinya belum jelas.

Merespon permohonan peninjauan kembali ini, Kepala DPM-PTSP bersama Dinas Tekhnis dari Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PU, Dinas Pariwisata, Dinas Kelauatan dan Perikanan, BAPPEDA, Biro Administrasi Ekonomi dan juga dari Pemkab Lombok Utara pada tanggal 14 Maret 2017 kembali menggelar rapat koordinasi untuk membahas permohonan SIPA dari PT.BAL. Hadir dalam rapat di Kantor DPM-PTSP itu Jon Mateson dan Ir. Arlie Wihodo dari PT.BAL, perwakilan masyarakat Gili Trawangan dan Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB.

Dinas NTB sangat mengapresiasi upaya PT.BAL untuk mengolah air asin menjadi air tawar namun sangat tidak setuju dengan cara pengeboran air tanah karena kondisi geologis gili. Bila sekali diberikan izin pengeboran air tanah dikhawatirkan akan diikuti secara massive pengajuan izin pengeboran air tanah sehingga akan mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan Gili Trawangan.

Solusi yang ditawarkan adalah tekhnologi penyedotan air laut permukaan tanpa pengeboran. Dinas LHK pun sependapat dan sangat mengkhawatirkan terjadinya intrusi air laut yang dapat merusak lingkungan Gili. Bappeda selaku Sekretariat BKPRD NTB, Biro Ekonomi, Dinas PU dan Dinas Kanlut memberikan persfektif yang nyaris sama dan siap turun bersama-sama mencari solusi dan menfasilitasi kelanjutan usaha PT.BAL termasuk konsolidasi dengan Pemkab Lombok Utara dan pelaku usaha wisata di Gili Trawangan untuk memantapkan Sistem Pengelolaan Air di Gili Trawangan.

Pihak PT.BAL akhirnya memahami pertimbangan-pertimbangan tekhnis yang di sampaikan OPD tekhnis dan tetap mohon dukungan dan fasilitasi kelanjutan usaha dan investasi yang sudah di lakukan di gili Trawangan.