Izin Tambang Layak Di Publikasi

Upaya keterbukaan dokumen kontrak dan perizinan disektor industri ekstraktif terus dilakukan oleh Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Untuk membedah terkait peluang implementasi keterbukaan dokumen kontrak dan perijinan sektor pertambangan di NTB, Somasi dan PWYP menggelar diskusi terfokus. 

Keterbukaan kontrak dan perijinan di NTB sangat penting. Untuk melacak aliran penerimaan negara, memberikan ruang partisipasi publik dalam pengawasan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Hendriadi, SE menjelaskan bahwa Undang-undang RI nomor 14 tahun 2008 sudah jelas mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

"Keterbukaan Informasi Publik telah diamanatkan oleh UU, sehingga memandatkan keterbukaan informasi kepada badan publik," jelas Hendrik di FGD Somasi, Senin (4/3).

Menurut Hendrik, dalam perspektif publik tidak ada kerahasiaan absolut, sehingga dokument kontrak serta perijinan pertambangan adalah dokumen yang bersifat terbuka.

"Sifat keterbukaan ini tentunya dengan perlakuan standar yang ditetapjan oleh UU berdasarkan kategori yang wajib di umumkan,"jelas Henriadi di Santika Mataram. (Edy-Tim Media)