Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/diskominfotikntb/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Jawaban Eksekutif Terhadap Laporan APBD 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi NTB kembali menggelar rapat paripurna ketiga melanjutkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, dengan agenda utama membahas jawaban Eksekutif, atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTB, yang berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD NTB, Rabu (11/07/18).

Jawaban Eksekutif ini disampaikan wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin SH, M.Si yang mengapresiasi berbagai masukan, kajian dan saran dari fraksi DPRD NTB terhadap LPJ pelaksanaan APBD 2017.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD NTB, terutama kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai masukan, kajian dan pandangan kritis terhadap laporan pelaksanaan APBD tahun 2017, yang merupakan bagian penting dari amanah yang dititipkan rakyat NTB terhadap kita semua sebagai pemangku utama pembangunan daerah," tuturnya.

Terdapat beberapa saran dan masukan dari fraksi DPRD diantaranya, meningkatkan pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga pola hubungan antara Gubernur dan DPRD NTB, menindaklanjuti rekomendasi dan temuan BPK RI yang belum tuntas, meningkatkan efektifitas dan optimalisasi PAD, pemerintah secara sungguh-sungguh mengakomodir program yang menjadi pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil serapan langsung melalui reses, hearing, kunjungan dan kegiatan lainnya, program bantuan sosial masyarakat agar cepat direalisasikan dan tepat sasaran, memperhatikan potensi obyek pariwisata, dan terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat diharapkan tetap mengedepankan komunikasi yang efektif antara eksekutif dan legislatif.

Fraksi-fraksi yang menyampaikan saran dan masukan tersebut berasal dari fraksi Golkar yang fokus terhadap jumlah pengangguran terbuka dan kemiskinan, sedangkan fraksi Gerindra, PKS, PPP, PDIP menyampaikan masukan terkait dengan realisasi PAD dan penerimaan aset daerah, serta realisasi SILPA tahun 2017, sementara fraksi bintang Restorasi menyampaikan saran terkait tindak lanjut dokumen yang menjadi bahan pemeriksaan BPK. 

Rapat paripurna DPRD NTB ini dipimpin wakil ketua DPRD NTB Abdul Hadi Faisal dan dihadiri Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin,SH, M,Si, serta dihadiri Anggota Dewan,Organisasi Perangkat Daerah (OPD)lingkup pemprov NTB, pejabat sipil, TNI dan Polri serta media cetak dan elektronik. (Tim Media)