Lokakarya Kebijakan KIA

Persoalan kegawatdaruratan ibu melahirkan seringkali soal rujukan penanganan.

Kepala Dinas Kesehatan provinsi NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi mengakui bahwa tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas semakin meningkat. Permasalahan rujukan balik sering terlambat dari RS ke Puskesmas sehingga pasien terlambat mendapatkan pelayanan dan belum ada kejelasan MoU antara perujuk dengan yang menerima rujukan. Walaupun kasus gizi buruk 3 tahun terakhir mengalami penurunan, Tahun 2016 sejumlah 206 kasus, tahun 2017 sejumlah 266 kasus, tahun 2018 menurun menjadi 231 kasus.

“Oleh karena itu, diharapkan kepada tenaga kesehatan di kabupaten kota dapat memberikan masukan-masukan terkait pelayanan kesehatan di NTB,” ungkapnya.

Pelaksanaan rujukan kedaruratan masih belum maksimal  oleh karena pengembangan pola sistem rujukan seperti PSC 119, layanan ambulan RS, sistem komunikasi rujukan belum berjalan. Permasalahan dalam pengembangan antara lain keterbatasan SDM, SPA serta regulasi yang mengatur upaya yg dilaksanakan adalah pemenuhan sumber daya secara bertahap. Diterbitkan Peraturan gubernur (Pergub) untuk me-revisi Pergub nomor 2 tahun 2015 tentang Sistem Rujukan. 

Badan Perencanaan, Pembangunan Dan Penelitian Daerah (Bappeda) Provinsi NTB menggelar pertemuan dalam memyusun kebijakan terkait penanganan kegawatdaruratan ibu melahirkan dan gizi buruk yang dihadiri oleh perwakilan dinas kesehatan kabupaten kota dan stakeholder terkait yang digelar di Hotel Santika Mataram, (30/4).

Menyusun kebijakan baru dalam bidang kesehatan memerluka strategi jitu untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan Anak (KIA), sehingga diharapkan layanan kesehatan di NTB ke depan dapat memberikan kebijakan yang mempermudah. Karena masalah ini tidak terlepas dari layanan kesehatan yang kurang memadai serta prosedur panjang yang melelahkan. Apalagi rujukan yang dilalui begitu panjang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan.

Melalui Kompak Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia memberikan bantuan anggaran untuk mempercepat dalam menyusun kebijakan dalam bidang kesehatan sehingga kematian ibu dan anak dapat teratasi dengan baik di NTB. Sekretaris II Devisi Pengembangan Manusia Kedutaan Besar Australia, Aaron Watson menjelaskan, layanan kesehatan di NTB masih menjadi persoalan bagi pemerintah. 

Layanan kesehatan masih tergolong sulit untuk diakses oleh masyarakat. sehingga perlu ada kebijakan-kebijakan baru yang dapat memberikan kemudahan bagi kesehatan masyarakat terutama angka harapan hidup bagi ibu dan anak “Kasus stunting dan kematian ibu di ntb masih cukup tinggi, semoga dengan lokakarya ini dapat menghasilkan kebijakan yang meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat,” jelasnya  

Adapaun dasar hukum terkait peningkatan pelayanan kesehatan mengacu pada Perda Provinsi NTB No. 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita dan Perda Prov. NTB No. 4 Tahun 2017 tentang Mutu Yankes.

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda NTB, Lalu Hasbul Wadi, mengatakan, sebagai lembaga perencanaan maka standar pelayanan minimal (SPM) pada bidang kesehatan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang diberlakukan secara nasional untuk seluruh pemerintahan daerah. Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada spm bidang kesehatan daerah kabupaten kota.

“pemenuhan mutu kesehatan terhadap Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita dan pelayanan kesehatan lainnya,” jelansya. (Man-TM)