LPSE Kabupaten Madiun Kunjungi LPSE Provinsi NTB

Kepala Bidang Persandian dan LPSE, H. Mahmud, A,KS. M.Si menyambut baik kedatangan rombongan LPSE Kabupaten Madiun, yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten II) Kabupten Madiun, Drs. Suyadi, M. Si, di ruang pelatihan LPSE Gedung Kemitraan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Kamis (4/4/2017) kemarin.

 

Suyadi menjelaskan maksud kedatangannya ke LPSE Provinsi NTB adalah untuk berbagi ilmu mengenai pengembangan LPSE, khususnya terkait strategi dan upaya untuk memenuhi 17 items standarisasi pelayanan LPSE yang ditetapkan LKPP. Berbeda dengan di Provinsi NTB, LPSE Kabupaten Madiun berada di bawah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri bagi subbagian pengadaan (ULP), subbagian LPSE dan subbagian monev.

 

Keberadaan ULP dan LPSE di bawah satu bagian menjadi perhatian Ketua LPSE Provinsi NTB. Pria yang biasa disapa Mahmud ini menanyakan kiat penempatan ULP dan LPSE di dalam satu bidang. Hal ini terkait dengan peraturan LKPP yang tidak membolehkan unit pengadaan dan LPSE berada di bawah satu atap. “Namun saat ini justru ada kabar bahwa LKPP sedang merevisi peraturan tersebut, dan kabarnya, ULP dan LPSE justru dianjurkan berada di satu tempat, agar mudah koordinasi. Jika memang demikian maka kabupaten Madiun justru sudah selangkah didepan karena ULP dan LPSE sudah berada di satu bagian, “ ujarnya.

 

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Hari Pitoyo, yang juga ikut dalam rombongan menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ada masalah terkait keberadaan ULP dan LPSE di satu tempat. “Modal kami hanya komitmen dan integritas dari masing-masing lini dalam melaksanakan tugas. Insya Allah hal ini bisa menghilangkan kekhawatiran akan terjadinya konflik kepentingan,” tegasnya.

 

Kabupaten Madiun sangat serius mengembangkan dan meningkatkan layanan LPSE, antara lain dengan mengembangkan beberapa aplikasi yang mendukung LPSE serta dukungan server dengan spesifikasi tinggi. Namun jika dilihat dari jumlah paket pengadaan, LPSE Provinsi NTB melayani paket pengadaan yang jauh lebih besar. Hari Pitoyo juga menanyakan langkah-langkah LPSE Provinsi NTB, hingga sukses meraih penghargaan “e-procurement award” dari LKPP selama tiga tahun berturut-turut.

 

Terkait penggunaan SPSE versi 4, LPSE Provinsi NTB dan Kabupaten Madiun sepakat bahwa sistem yang harus digunakan oleh LPSE di seluruh Indonesia ini belum sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan yang harus disempurnakan. Kepala LPSE NTB berkomitmen untuk membawa masalah penggunaan SPSE versi 4 ini ke Rakornas LPSE mendatang. “Hal ini penting agar sistem pengadaan elektronik yang dimaksudkan untuk mempercepat proses pengadaan, justru menghambat proses pengadaan,” tegasnya.

 

Pada kesempatan tersebut, Asisten II Kabupaten Madiun mengatakan bahwa kedatangan mereka juga berkaitan dengan kemajuan pariwisata NTB. Menurutnya, NTB mampu memanfaatkan peluang kejenuhan pariwisata Bali dan mengembangkan pariwisatanya secara konsisten hingga nama NTB menjadi semakin terkenal sebagai destinasi pariwisata.

 

# lpse #lpseprovinsintb #bidanglpsedanpersandianprovntb

#ntbgemilang #ntbbersaing #pariwisatantb