LPSE Provinsi Jawa Timur Kunjungi Kantor Baru LPSE NTB

Dalam rangka study komparasi mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Nusa Tenggara Barat, LPSE Provinsi Jawa Timur berkunjung ke LPSE Provinsi NTB di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Selasa kemarin (04/04/2017). Sebagai informasi, sejak 3 April 2017, LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi berkantor di Jalan Udayana no. 14 Mataram, eks kantor Dinas Pariwisata Kota Mataram, seiring dengan kepindahan pengelolaan LPSE Provinsi NTB, dari Biro Umum Setda Provinsi NTB ke Dinas Kominfotik.

Kepala Bidang Persandian dan LPSE Dinas Kominfotik Provinsi NTB, selaku ketua LPSE Provinsi NTB, Mahmud, AKS., M. Si, bersama para kasi dan staf, menerima dengan hangat kedatangan rombongan dari Jawa Timur ini di kantor baru LPSE Provinsi NTB. Dalam sambutan penerimaannya, Ketua LPSE NTB menceritakan kronologis pembentukan dan perkembangan LPSE Provinsi NTB, yang saat ini bernaung di bawah Dinas Kominfotik NTB.

Lebih lanjut dikatakan bahwa LPSE NTB baru dua hari menempati kantor baru, setelah selama kurang lebih tiga bulan, menempati kantor LPSE (yang lama) di Biro Umum Komplek Sekretariat Daerah Provinsi NTB. “Kami cukup lama tertahan di kantor lama, karena gedung yang diperuntukkan untuk Bidang Persandian dan LPSE, masih digunakan oleh Dinas Pariwisata Kota Mataram. Kepindahan kantor ini cukup menyita waktu dan tenaga, serta mau tidak mau, mempengaruhi pelayanan LPSE NTB kepada Unit LayananPengadaan (ULP) dan para penyedia. Namun untuk kedepannya, LPSE NTB akan berkomitmen dan berikhtiar mengoptimalkan pelayanan LPSE NTB untuk memenuhi 17 item standarisasi dari LKPP, ujarnya.

Sementara itu, Ketua LPSE Provinsi Jawa Timur, R. Henggar Sulistiarto, S.H., MM menyatakan bahwa kunjungannya ke LPSE Provinsi NTB ini tidak hanya untuk berbagi masalah pelaksanaan LPSE, namun juga untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan e-government dan kelembagaan LPSE. Sebagai catatan, LPSE Provinsi JawaTimur merupakan salah satu dari empat provinsi yang menjadi pilot poject e-procurement nasional di tahun 2008, yang dilaksanakan di dua kementerian (Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional) dan di empat provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sumatera Barat).

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Biro Administrasi Pembangunan (Biro AP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ini menyatakan apresiasi atas kelembagaan LPSE di NTB, yang kini bernaung di bawah Dinas Kominfotik. “Di Provinsi JawaTimur, Unit Layanan Pengadaan berada di bawah Badan Penanaman Modal, sedangkan untuk LPSE, dari awal terbentuk hingga kini, masih merupakan Badan AdHoc, yang bernaung di bawah Biro AP. Jadi hingga kini, LPSE Provinsi Jawa Timur, belum permanen secara kelembagaan. Namun kedepannya, kami ingin mencontoh Provinsi Jawa Barat, yang memusatkan seluruh layanan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk LPSE, dalam satu dinas, yaitu Dinas Kominfo, “tegasnya.

Kedua ketua LPSE saling berbagi pengalaman terkait pelayanan dan kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) yang selama ini masih dirasakan belum optimal dan kurang efektif. “Ketika kami datang ke LKPP untuk berkonsultasi mengenai masalah-masalah yang timbul pada penggunaan SPSE versi 4 ke LKPP bulan lalu, kami harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan giliran konsultasi. Bahkan ada rekan dari LPSE Papua, yang sudah menunggu selama dua hari untuk mendapatkan solusi permasalahan pengadaan barang/jasa yang mereka hadapi. Namun, LKPP tidak dapat langsung memberikan solusi yang diharapkan. Demikian juga ketika kita mengadukan masalah melalui SMS atau email, yang seringkali baru dibalas setelah tiga hari. Padahal, kamilah yang dicecar oleh penyedia dan ULP dan berhadapan langsung dengan kekesalan dan kekecewaan mereka,” tegas Mahmud. Saya berharap, kedepannya, seiring dengan otonomi pemerintah daerah, system pengadaan barang/jasa secara elektronik, bisa dikelola oleh daerah. Karena harus kita pahami, bahwa salah satu tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah untuk efisiensi. Penanganan masalah dan pelayanan yang terkesan lambat dan kurang tanggap dari LKPP menunjukkan bahwa tujuan efisiensi melalui e-procurement di Indonesia belum tercapai. Jika system e-procurement terpusat yang dikelola LKPP akan terus digunakan, harus ada peningkatan dan perbaikan system dan kebijakan yang signifikan”, pungkasnya.

#ntbgemilang #ntbbersaing #diskominfotikntb #lpseprovinsintb #bidanglpsedanpersandian