Masyarakat Minta Pengawasan Pembangunan RTG Lebih Tegas

Sejumlah warga masyarakat masih mengeluhkan pelaksanaan pembangunan  Rumah Tahan Gempa (RTG) yang dinilainya  belum sesuai harapan. 
Dari Sembelia Lombok Timur, warga korban bencana gempa bumi mengadukan sejumlah masalah yang diduga menjadi penyebab lambannya pembangunan RTG di wilayah itu. Diantaranya, suplayer takut masuk mengangkut material, karena banyaknya pungutan ilegal. Kemudian ada juga Pokmas menunjuk pihak ketiga/pemborong bangunan dan telah dibayar lunas, tapi kenyataannya pengerjaan RTG tidak kunjung diselesaikan. 

Dalam hal ini, masyarakat menduga adanya permainan oknum. Ditambah lagi,  kualitas material  pada beberapa tempat dinilai sangat rendah. Tanpa teguran dan pengawasan dari instansi yang terkait. Sehingga kualitas hasil pekerjaan juga menjadi keluhan warga.

Karena itu, Masyarakat melalui NTB Care meminta agar pengawasan terhadap pembangunan RTG lebih ditingkatkan. Juga aparat pemerintah yang terkait seperti Kepala Desa, Camat, Perkim/PUPR, diminta masyarakat agar lebih proaktif dan mau merespon keluhan dan pengaduan yang mereka sampaikan.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi mengungkapkan selama dua pekan terakhir (21/7 s/d 4/8-2019) terdapat 21 pengaduan masyarakat kepada Gubernur NTB yang disampaikan melalui Aplikasi NTB Care.

Dari 21 pengaduan tersebut, 5 aduan adalah keluhan tentang pembangunan RTG. Kesemuanya dari wilayah sembelia Lombok Timur. " Intinya masyarakat meminta pengawasan terhadap pembangunan RTG lebih ditingkatkan", ujarnya disela-sela kegiatan Inspiratif Expo menyambut HUT RI ke 74 di arena car free day di Mataram (4/8-2019).

Selain RTG, juga ada 2 pengaduan dari Gunungsari tentang bantuan beras miskin yang tidak tepat sasaran, karena justru diterima oleh keluarga mampu. Juga 1 pengaduan menyoroti belum adanya akses jalan ke SMP 24 Mataram, 2 pengaduan tentang hadiah lomba TTG yang dinilai terlalu kecil, serta 2 pengaduan tentang Layanan PDAM.

Sedangkan dari Sembalun, masyarakat juga mempertanyakan, kenapa setelah setahun lebih bencana gempa bumi, beberapa tempat strategis wisata, seperti cagar budaya di sembalun lawang dan bukit selong belum di perbaiki oleh pemerintah. Ada 2 pengaduan atau pertanyaan terkait hal ini, terang Aryadi.

Dari pulau Sumbawa, masyarakat juga meminta bantuan fasilitas pendidikan PAUD, SMP, SMA dan SMK untuk yayasan pondok pesantren. 

Selebihnya adalah  satu keluhan terkait ijin pembangun tower telekomunikasi yang dinilai belum mendapat persetujuan warga sekitarnya. Kemudian dari Lombok Timur terdapat 1 permohonan bantuan agar mendapatkan fasilitas Jamkesmas. Juga 1 keluhan tentang layanan kependudukan di dinas Dukcapil serta 1 keluhan tentang atrean layanan di Bank. "Ada 2 pengaduan warga terpaksa  kami tolak karena substansi dan lokasinya tidak jelas, serta berulang-ulang. Sudah kami konfirmasi ke pengadu, namun tetap tidak ada penjelasan", pungkas Aryadi.

(Diskominfotik)