Membangun NTB Madani Melalui Literasi

Pembangunan daerah tidak hanya diidentikkan dengan membangun infrastruktur semata. Pembangunan fisik yang tidak disertai dengan pembangunan sumber daya manusia akan sia-sia. Betapa banyak pembangunan fisik di negeri ini tidak diikuti dengan membangun sumber daya manusia. Meski mendekati kurun dua dasa warsa pembangun fisik di segala bidang di tingkatkan, namun bertolak belakang dengan sumber daya manusia Indonesia yang tergolong masih rendah.

Berbicara sumber daya manusia unggul, berarti ada upaya mengelaborasikan salah satu perangkat pendukung melejitkannya. Salah satu anasir penting mendongkrak sumber daya manusia NTB melalui literasi. Makna literasi dalam hal ini dikerucutkan dalam perspektif kemampuan baca tulis. National Institute for Literacy, mendefinisikan Literasi sebagai “kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.” Definisi ini memaknai Literasi dari sudut pandang yang lebih kontekstual.

Menyinggung literasi ada baiknya mengutip artikel Tere Liye. Dalam tulisannnya ia  mengemukakan data dari World Bank’s Indonesia Economic Quartely Report edisi Juni 2018, bahwa 55 % penduduk Indonesia mengalami buta huruf secara fungsional. Artinya kemampuan membaca penduduk Indonesia hanya mentok di level 1. Hanya mampu membaca, tapi tidak mampu memahami bacaan, tidak mampu membuat kesimpulan, tidak mampu mencari ide pokok tulisan, bahkan tidak bisa membedakan apakah tulisan yang dibaca mengandung kebenaran atau hoax.

Dikorelasikan dengan data itu, akan ditemukan benang merahnya dengan NTB. Berjalin lindan membentuk data dan fakta mengenai kemampuan baca tulis masyarakatnya. Berdasar data nasional di atas, NTB salah satu di antara daerah yang literasinya masih bertengger di tingkat buntut. Menurut pengakuan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM, pernah dimuat koran local. Minat baca warga Bumi Gora berada pada peringkat 31 dari 34 provinsi. Dari posisi paling bawah NTB hanya di atas Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Rendahnya minat baca masyarakat NTB berbanding lurus dengan tingkat SDM yang juga di posisi buntut.

Tentu predikat kurang menyenangkan ini menjadi pekerjaan rumah tidak hanya bagi pemerintah provinsi, namun bagi seluruh komponen masyarakat. Sinergisitas dari semua pihak diperlukan, sehingga daerah NTB mampu mengejar ketertinggalan. Terkhusus literasi, memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan harapan dapat menjadi ujung tombak peningkatan sumber daya manusia. Sehingga ke depan, masyarakat NTB bermadani bukan sekadar isapan jempol namun bisa diwujudkan.

Masyarakat Madani NTB, berarti masyarakat yang menjunjung tinggi peradaban dengan parameter literasi. Istilah Masyarakat Madani pertama kali dikenalkan oleh Anwar Ibrahim. Menurutnya, masyarakat Madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Menurut Dawam Raharjo, Masyarakat Madani adalah proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Sedangkan KBBI mendefinisikan Masyarakat Madani yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum, yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

Pendapat para ahli tentang pengertian Masyarakat Madani memang beragam. Namun para ahli satu pandangan tentang ciri masyarakatnya yakni, berkeadaban. Peradaban yang baik bisa tercipta bila masyarakatnya literal. Semakin literal suatu masyarakat semakin tinggi pula harapan peradaban bisa terbentuk. Kemampuan literasi menjadi pintu gerbang pemerolehan pengetahuan. Dengan literasi pula suatu karya tetap lestari. Tanpa literasi, tak akan diketahui kepribadian Rasulullah. Tidak akan dikenal  teori  relativitas Albert Enstein. Tidak akan diketahui bola lampu Thomas Alfa Edison dan lainnya. Karena literasi nama-nama mereka tetap harum hingga kini.

Membangun NTB melalui literasi dapat dilakukan secara intens dan berkesinambungan. Beberapa langkah dapat di tempuh menggiatkan literasi. Pertama merevitalisasi perpustakaan yang ada. Perpustakaan selayaknya menjadi tempat ternyaman masyarakat menghabiskan waktu senggang. Indikator perpustakaan yang baik tidak terletak dari jumlah koleksi bukunya. Melainkan pada aspek kebermanfaatan. Artinya masyarakat memanfaatkan sebaik mungkin perpustakaan sebagai sumber rujukan utama. Tentu ketertarikan masyarakat terhadap perpustakaan karena ada nilai jual yang ditawarkan. Semisal mendesain perpustkaan sedemikian rupa dengan menghadirkan spot-spot swafoto. Serta inovasi lainnya yang akan mengantarkan perpustakaan menjadi tempat favorit masyarakat.

Keberhasilan merevitilasasi perpustakaan, dapat meniru kreasi Perpusdes Rempung, Lombok Timur. Perpusdes Rempung difungsikan tidak hanya sebagai rumah buku namun dapat menjadi pusat inklusi sosial. Terobosan ini mengantarkan Perpusdes Rempung menjuarai Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Umum terbaik tingkat nasional beberapa bulan lalu. Selain itu, Perpusdes mewajibkan kunjung perpustakaan sebagai salah satu terobosan.

Kedua, Pemerintah provinsi melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengagendakan workshop, book fair, maupun festival literasi secara rutin. Tujuannya menghimpun para pegiat literasi, seniman, penyair, dan penulis lokal. Memberi kesempatan pada mereka mengenalkan karya mereka pada publik. Sebab banyak  di antara mereka karya-karyanya nirapresiasi dari instansi terkait. selain itu, output dari kegiatan semacam ini dapat melahirkan pegiat literasi yang nantinya  dapat berkiprah di desa untuk memajukan literasi.

Ketiga, mewajibkan seluruh instansi pemerintah yang ada membaca buku 15 menit sebelum memberi pelayanan. Pembiasaan ini diharapkan menjadi karakter yang pada akhirnya menjadi budaya. Bila membaca sudah membudaya, bisa dipastikan akan terbentuk masyarakat literal. Dari masyarakat literal melahirkan sumber daya andal. Dengan sumber daya yang memadai, daerah Sasambo hanya menunggu waktu akan menjadi provinsi maju, berperadaban madani.

Keempat, mewajibkan seluruh desa di NTB memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau perpustakaan. Keberadaan TBM atau perpustakaan belum merata pada setiap desa. Banyak desa belum memiliki taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa. Kalau pun ada sebatas formalitas. Rak-rak buku berjejar usang tak terawat. Bahkan beberapa koleksi bukunya kusam dimakan rayap. Oleh karenanya, peran pegiat literasi yang ada di desa menjadi keharusan.

Terakhir, membuat program satu dusun satu rumah baca (sadu rumba). Adanya program satu dusun satu rumah baca setidaknya bisa melahirkan keluarga-keluarga yang literal. Keluarga literal bisa membentuk masyarakat literal. Masyarakat literal nantinya akan membentuk peradaban unggul. Akan terbayang wajah manis NTB di masa depan, jika secara hierarki sistem ini berjalan dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas. Atas dasar tersebut, penguatan literasi dari tingkat paling bawah mutlak dilakukan. Adanya rumah baca di setiap dusun, juga dapat menjadi stimulus bagi keluarga lain yang belum literal menjadi keluarga literal.

Jenis: