Narkoba (Masih) Ada di Sekitar Kita

Think Globally, Act Locally. Ungkapan ini dapat menggambarkan penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di NTB. Dari diskusi diseminasi informasi yang digelar Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat (1/3) lalu, setidaknya ada dua hal yang menjadi fokus penanganan masalah narkotika. Jika pemberantasan oleh pihak berwenang dengan konsekuensi hukum telah massif dilakukan maka sisi pencegahan patut dipikirkan sebagai rencana aksi nasional. Inpres nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah dikeluarkan Presiden. Secara nasional, fenomena perederan dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat masih belum sebanding dengan pola pemberantasan apalagi pencegahannya di masyarakat.

Beberapa gambaran terkait pesoalan narkoba di NTB dari para narasumber memang dapat membangkitkan kengerian. NTB sebagai daerah tujuan wisata dengan banyak pintu masuk dapat menjadi kendala terbesar bagaimana narkoba bisa dijual bebas di masyarakat dengan target pasar tak terbatas. Itu sebabnya narkotika termasuk dalam kategori extraordinary crime karena daya rusaknya yang menyasar semua kalangan. Mulai dari orangtua sampai anak anak, dari kota hingga desa sampai kalangan berpendidikan maupun buruh bahkan aparat penegak hukum sekalipun.

Namun demikian, seperti dikatakan Kasatreskrim Polres Mataram, AKP I Made Yogi Purna Utama dan DirNarkoba Polda NTB, Kombes Pol Yusfadillah, kasus kasus narkoba yang diungkap oleh aparat, angkanya masih tinggi namun dengan barang bukti yang tidak signifikan. Artinya, pengungkapan kasus narkotika hanya berhenti pada pengguna maupun bandar kecil yang beroperasi di NTB. 

Menurut Joko Jumadi, Direktur Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Mataram, ada distorsi penanganan kasus narkotika selama ini. Dari sekitar 600 tahanan di Lapas Mataram, hampir setengahnya adalah tahanan kasus narkoba dengan barang bukti seperti yang disebutkan pihak kepolisian tadi. Jika demikian meski peredaran narkoba di Lapas juga ada namun tak serapi kartel narkoba di daerah lain. Sementara itu, penanganan rehabilitasi di BNN sendiri memang masih terkendala anggaran dan tempat yang belum memadai.

Untuk itu, senada dengan pihak Kesbangpoldagri NTB, kalangan akademisi setuju bahwa soal pencegahan harusnya dapat lebih dimaksimalkan. Ini berarti, mulai dari elemen terkecil seperti keluarga dan warga lingkungan harus mulai lebih sensitive terhadap anomaly yang terjadi pada warganya. Penanggungjawabnya dalam hal ini adalah kepala keluarga, kepala lingkungan sampai kepala desa atau lurah. Anggaran tujuh miliar yang digelontorkan oelh pemerintah untuk penanganan penyalahgunaan narkoba harus benar benar dapat membuat rencana aksi, kegiatan dan program kemasyarakatan yang dapat mencegah lahirnya pengguna baru narkoba maupun lahirnya proteksi bagi seluruh warga di lingkup paling kecil agar dapat merasa aman dari ancaman narkoba.

Kepala BNNP NTB, Brigjen Muhamad Nurohman mendorong lahirnya Peraturan Daerah khusus untuk masalah pencegahan narkoba agar selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam hal melakukan kegiatan maupun rencana aksi seperti yang diharapkan oleh kita semua. Seperti dikatakan pengamat komunikasi Dr. Kadri M,Si, sudah saatnya kampanye anti narkoba lebih menekankan aspek emosional bukan lagi sekadar kognitif. (jm-tim media)