Nasionalisme & Fatwa KH.Hasyim Asyari

Perjuangan dan perjalanan sejarah tokoh nasional KH Hasyim Asyari diperkenalkan kembali melalui pameran Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri yang digelar di Museum Negeri NTB, di Mataram (22-27/8/2019).

Perjuangan Sang Kyai, bukan hanya soal kekuatan fisik dan senjata atau strategi intelektual semata. Tetapi juga upaya batin melalui sejumlah wirid serta perlawanan kultural. Salah satu strategi kultural yang dilakukan oleh kalangan pesantren ialah mengeluarkan fatwa sebagai wujud patriotisme dan wadah pergerakan nasional.

Di tengah kegairahan umat Islam untuk berhaji, tiba-tiba Rais Akbar NU, Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa bahwa melakukan ibadah haji saat ini hukumnya haram.

Sang Kyai menegaskan bahwa Ibadah haji memang sebuah kewajiban bila syarat rukunnya terlengkapi. Sementara saat ini Indonesia dalam keadaan perang, kapal sebagai sarana transportasi haji belum dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itu bila pergi haji naik kapal milik orang kafir (Belanda), maka hukumnya haram dan hajinya tidak sah.

Fatwa itu dikeluarkan Sang Kyai ketika Gubernur Hindia-Belanda, Van der Plaas mengeluarkan kebijakan politik yang sangat licik  pada masa-masa revolusi antara tahun 1946-1948. Seolah-olah ingin menolong umat Islam, dengan mengumumkan bahwa bagi Ummat yang  hendak melaksanakan ibadah haji akan disediakan fasilitas selengkapnya dan dijamin keamanannya.

Namun dibalik kebijakan itu, sesungguhnya terselip tipu muslihat dan sekedar intrik politik untuk meraup simpati umat Islam Indonesia saja. Padahal jika ditilik kebijakan pemerintahan Hindia belanda pada masa itu, sangatlah bernafsu untuk kembali menanamkan kuku kekuasaannya. Tentu saja tawaran tersebut menarik umat Islam Indonesia untuk mendaftar haji mengingat beberapa tahun sebelumnya pemberangkatan haji selalu dikekang dengan berbagai pembatasan ketat yang dilakukan belanda serta terganggu oleh perang.

Kiai Hasyim Asy’ari tahu bahwa tujuan Van der Plaas membantu umat Islam dalam menjalankan rukun Islam itu bukan untuk menolong, tetapi sebuah tipu muslihat untuk mengalihkan kesetiaan pada bangsa sendiri. Haji politis semacam itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Kiai Hasyim Asy’ari. 

Sebagai seorang imam yang berpengaruh, maka fatwanya yang kontroversial itu tetap diikuti.

Fatwa itu  membuat umat Islam tertegun, tetapi bagaimana pun dengan hujjah-nya yang kuat dan sesuai nalar, maka seberat apapun fatwa itu mesti ditaati. Sehingga umat Islam banyak yang membatalkan perjalanan hajinya. Tentu saja hal itu membuat Belanda geram, bukan karena usaha pelayarannya tidak laku, tetapi lebih penting lagi usahanya gagal dalam mempengaruhi hati umat Islam agar tidak memihak pada republik pimpinan Soekarno-Hatta.

Sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari, pemimpin besar NU dan pemimpin besar bangsa Indonesia juga menjadi energi perlawanan terhadap kolonialisme. Misalnya ketika mengharamkan santri memakai pakaian yang menyerupai Belanda yang terbukti efektif menggerakkan perlawanan secara luas. Fatwa tersebut hanya berlaku pada konteks saat itu, bagaimana Kiai Hasyim Asy’ari melihat propaganda Belanda melalui borjuisme kolonial lewat busana.

Fatwa penting lain juga dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari bersama ulama se-Jawa dan Madura ketika mengeluarkan Fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Saat itu Belanda (NICA) yang membonceng pasukan sekutu (Inggris) hendak kembali menduduki wilayah Indonesia dalam Agresi Militer Belanda II.

Fatwa Jihad tersebut seketika menggelorakan semangat juang rakyat Indonesia dari seluruh penjuru tanah air untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.

(Diskominfotik).