NTB RAIH BKN AWARD 2017

NTB kembali mengukir prestasi nasional, jika sebelumnya pada momen peringatan hari otonomi daerah tingkat nasional  di Sidoarjo Jatim (Selasa,25/4-2017), Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo telah menyematkan anugerah penghargaan sebagai provinsi Nominasi berkinerja tinggi bersama 5 Provinsi lainnya,  kini pada Rakor Nasional Badan Kepegawaian Negara (BKN)  di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu,10/5-2017, NTB kembali meraih BKN Award 2017 sebagai buah dari kinerja bidang kepegawaian sehingga dianugerahi Penghargaan sebagai Pengelola Kepegawaian terbaik Nasional Tingkat Provinsi  bersama 4 (empat) Provinsi lainnya, yakni Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi Pemerintah terhadap Pemerintah Daerah yang dinilai berprestasi dalam melakukan pengelolaan kepegawaian dengan sangat baik. BKN memberikan penghargaan melalui ajang BKN Award bagi pengelola kepegawaian terbaik. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Rosiady  Sayuti, M.Sc menerima langsung  Award tersebut dari Kepala BKN, Bima Haria Wibisana. Pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian yang mengusung tema ''Transformasi Digital dalam Manajemen ASN'' tersebut, Pak Ros sapaan akrab Sekda NTB itu, hadir bersama Kepala BKD Provinsi NTB, Drs. H. Faturrahman, M.Si. Rakor dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, serta dihadiri pula oleh sejumlah Menteri seperti Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, serta Komisioner KASN juga turut mengisi paparan Rakornas Kepegawaian tersebut. Pada saat itu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan seluruh jajaran birokrasi, baik dari Pemerintah Pusat & Daerah untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa melalui pelayanan publik yang efektif, terutama dalam era transformasi digital yang justru seharusnya mempermudah pelayanan.

Hal yang sama ditekankan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada seluruh birokrat pusat dan daerah agar setiap ASN harus siap terhadap perubahan, khususnya dalam percepatan layanan melalui teknologi. Birokrasi sudah harus berlangsung cepat sekaligus akurat. Teknologi membantu ASN untuk mewujudkan itu, sehingga reformasi birokrasi dapat dirasakan hasilnya oleh publik. Hal senada juga disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam paparannya bahwa birokrasi harus efektif dan efisien. Juga mampu memberikan pelayanan yang maksimal.

Selain itu, Menpan RB juga mengatakan lahirnya UU ASN menjadi momentum perubahan birokrasi Indonesia. Pada saat yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyoroti beberapa lingkup pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai di atas 50%. Menurutnya dengan teknologi informasi saat ini, komposisi ASN harusnya lebih ramping tetapi kaya fungsi. ''Transformasi digital yang hari ini diusung BKN dalam forum Rakornas Kepegawaian 2017 yang diikuti seluruh lingkup birokrat Indonesia harus membawa manajemen ASN yang efektif dan berkontribusi, karena ASN adalah aset penting negara,'' pesannya.

Selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informa ka RI Rudiantara juga mengingatkan bahwa teknologi dalam lingkup birokrasi jangan diartikan sebagai ajang membangun sistem aplikasi secara masif oleh masing-masing instansi pemerintah. Sebaliknya, business process dalam sistem birokrasi yang harus mengalami transformasi digital, terangnya.

Biro Humas dan Protokol NTB