Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/vhosts/diskominfotik.ntbprov.go.id/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Pemerintah NTB Resmi Miliki Perda Pengelolaan Hutan

Kerusakan hutan menjadi masalah serius di Provinsi NTB, perambahan hutan yang merajalela mengakibatkan kerusakan terus bertambah dari tahun ke tahun. Tuntutan ekonomi masyarakat meningkat berimbas pada kegiatan penggundulan hutan lindung yang tidak terkendali. Penanaman tanaman semusim dengan skala besar tanpa memperhatikan konservasi tanah dan air yang mengakibatkan bencana  kapan saja terjadi.

Bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan yang melanda berbagai daerah di NTB menjadi bukti nyata dari kerusakan yang terjadi, kerusakan akan terus menghantui bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan total area hutan di NTB yang rusak memasuki taraf mengkhawatirkan berjumlah sekitar 896 ribu hektare, 40-50 persen berada di wilayah Pulau Sumbawa data dari dinas LHK Provinsi NTB.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah serius dengan membuat sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Hutan yang di setujui oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) provinsi NTB pada sidang paripurna kemarin, Mataram (12/3)

Pembahasan, analisis serta kajian awal tentang perda tersebut sudah dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) II DPRD NTB yang diketuai oleh, H. Johan Rosihan, ST beranggotan 15 orang. dalam perda tentang pengelolaan hutan itu terdapat tiga keunggulan yang dilaporkan oleh juru bicara Pansus II, M. Guntur Halba.

1. Memperkuat pola koordinasi terhadap pemerintah pusat dan kab/kota dengan provinsi.

2. Memperkuat dan mempertegas peran serta masyarakat baik dalam pengelolaan maupun dalam   pemanfaatan.

3. Adanya afirmasi anggaran dari APBD Provinsi NTB untuk penerapan perda ini sebesar 2%.

Gubernur Provinsi NTB, Dr. Zulkieflimansyah  menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas seluruh komunikasi yang begitu intensif dan kerja sama yang sangat baik serta komitmennya yang begitu dalam untuk membangun Nusa Tenggara Barat.

”Harapan kami seluruh regulasi yang dibahas dan dihasilkan dalam forum sidang ini, benar-benar bisa berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan kearah kemajuan serta mampu memberikan manfaat yang besar untuk pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dimasa yang akan datang,” harap gubernur saat menanggapi keempat buah raperda pada sidang dewan.

Selain Perda Tentang Pengelolaan Hutan, terdapat 3 (Tiga) buah Raperda usul prakarsa Gubernur NTB tersebut adalah:

1.Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Nusa Tenggara/Barat

2.Raperda tentang pengelolaan sampah

3.Raperda tentang rencana umum energi daerah. (Man-Tim Media)