Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/diskominfotikntb/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Penyampaian Pansus Terhadap Raperda Prakarsa DPRD Provinsi NTB

Rapat Paripurna Provinsi NTB kembali di gelar membahas 2 (dua) buah Raperda Prakarsa DPRD Provinsi NTB dan Laporan Pansus Perubahan Peraturan DPRD Provinsi NTB No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi NTB, yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Provinsi NTB, Senin (28/05). 

Rapat Paripurna kali ini menjadi Rapat Paripurna terakhir yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Seluruh Anggota DPRD, OPD lingkup Provinsi NTB, Pejabat sipil TNI dan Polri, serta media cetak dan elektronik. 

Diawali dengan pembukaan ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH , memberikan selamat kepada Gubernur NTB atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih NTB selama 7 tahun berturut - turut. "Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur Provinsi NTB dan seluruh jajarannya atas prestasi yang diperoleh NTB berupa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 7 secara berturut- turut sejak tahun 2011," tutur Isvie. 

Laporan Pansus yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB mendapat kesimpulan bahwa Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Peraturan Daerah Provinsi NTB Pansus I menerima dan menetapkan menjadi peraturan daerah.   

Terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi NTB tentang perubahan DPRD Provinsi NTB No.1 2014, tentang tata tertib DPRD Provinsi NTB. Pansus II dan III meminta perpanjangan waktu dalam mengkaji peraturan daerah. 

Rapat Paripurna NTB ditutup oleh Gubernur Provinsi NTB berharap agar Raperda yang telah ditetapkan, dapat menjadi pedoman dalam menentukaan peraturan daerah di NTB. Sedangkan terkait Raperda yang diminta untuk di perpanjang juga disambut baik oleh Gubernur, "Pembahasan pada masa – masa selanjutnya, semoga dapat dilaksanakan dengan produktif dan pada akhirnya menghasilkan Perda yang berkualitas baik bagi masyarakat," tutup Gubernur. (Tim Media)