Perangi Kemiskinan dari Keluarga

Wakil Gubernur NTB. Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019 beberapa waktu lalu mengajak peserta yang hadir untuk mulai merubah mindset dan mengedepankan pembangunan keluarga.

"Jika kita berpikir secara holistik, pembangunan keluarga sangatlah penting. Sepengetahuan saya, BKKBN Provinsi NTB memiliki sinergi yang sangat baik. Sinergi dengan seluruh stakeholders inilah yang menjadi poin penting agar menjadi satu kekuatan besar,” jelasnya.

"Membangun SDM tidak seperti membangun infrastruktur, yang akan langsung terlihat hasilnya. Membangun SDM membutuhkan konsistensi, dan tekad yang berkelanjutan, harus konsisten," tambah Wagub. Dalam kesempatan ini Wagub juga berpesan agar konsistensi koordinasi dan sinergitas yang di bangun untuk senantiasa dijaga dan ditingkatkan. 

"Konsistensi itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu dalam organisasi juga memiliki peran yang luar biasa. Tidak mungkin birokrasi menjalankan perannya sendiri, stakeholders lain juga harus ikut bergotong royong, tentunya dengan perannya masing-masing. Harapan nya, sinergitas itu lebih tajam lagi,” harapnya.

Begitu pula dengan program unggulan lain seperti Generasi Emas yang berpusat pada penguatan keluarga sebagai unit terkecil penyiapan sumber daya manusia. Dalam upaya mengoptimalkan tumbuh kembang anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dicanangkanlah “Program Generasi Emas NTB 2025” atau disebut juga GEN 2025. Penetapan program GEN 2025 ini didasarkan pada Peraturan Daerah No 7 tahun 2011 yang bertujuan untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan perempuan, bayi dan anak.

Dalam Program Keluarga Sasambo Gemilang Program, Pemprov NTB menerapkan program serupa dengan keluarga harapan (PKH) yang dinilai efektif menekan angka kemiskinan. Sistemnya sama tapi dengan nama berbeda.

Kepala Dinas Sosial NTB Dra T Wismaningsih Drajadiah menjelaskan, program itu intinya bagaimana menangani kemiskinan dengan pendekatan keluarga. Mereka diberikan bantuan sosial dari APBD. Sasarannya adalah keluarga miskin yang tidak tetangani melalui PKH. ”Tapi  dananya kita sesuaikan dengan kondisi daerah,” katanya.

Program itu terus dimatangkan. Baik dari sisi anggaran maupun data rumah tangga sangat miskin (RSTM) yang akan jadi sasaran bantuan. Pemprov rencananya akan mencoba mengintervensi 10 ribu RTSM di NTB. Kebutuhan dananya masih sedang dihitung.

Tahun lalu sempat diusulkan, namun karena dana kurang sehingga ditunda. Tahun ini akan kembali diusulkan karena penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintah. ”Nanti kita lihat kemampuan anggaran daerah karena kita akan intervensi sampai ibu hamil dan balita,” ujarnya.

Anggota keluarga yang lain juga nanti dibantu melalui balai-balai sosial yang ada. Sehingga pemprov juga akan membangun komunikasi dengan dinas sosial setempat. Bahkan akan ada kerja sama dengan organisasi masyarakat (ormas) yang ada, misalnya untuk pembinaan pemuda. Pemuda yang tidak mampu diberikan pendidikan dan pelatihan.

Wismaningsih menjamin program itu tidak akan tumpang tindih dengan PKH. Program pusat tetap jalan, sementara bantuan yang tidak tercover akan ditangani daerah.

Tahun 2019, alokasi anggaran PKH secara nasional ditingkatkan dari Rp 19,2 trilliun menjadi Rp 34,4 trilliun. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) semula mencakup 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), tahun ini bertambah menjadi 15,6 juta KPM. Pada penyaluran PKH tahap pertama 2019, pusat sudah mencairkan Rp 385,7 miliar bagi 314.746 KPM se-NTB.

Data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB bahwa jumlah penduduk miskin di NTB pada September sebanyak 735.620 jiwa atau berkurang 1.840 orang dibandingkan periode Maret 2018 sebanyak 734.780 orang.

Kepala BPS NTB Suntono mengatakan berkurangnya jumlah penduduk miskin tersebut sebagai dampak dari intervensi pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai program, di antaranya bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan beras sejahtera (Rstra).

Sejak 2009-2018, persentase penduduk miskin di NTB terus mengalami penurunan, kecuali pada periode September 2014-Maret 2015 dan September 2016 - Maret 2017. BPS NTB mengklaim penurunan angka kemiskinan pada periode Maret 2017- September 2017 merupakan yang tertinggi sejak penghitungan angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali setiap tahun mulai 2012.

Suntono menjelaskan garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Selama periode Maret-September 2018, kata Suntono, garis kemiskinan di NTB mengalami kenaikan, yaitu dari Rp365.901 per kapita per bulan pada Maret menjadi Rp373.566 per kapita per bulan pada September 2018.

Sejatinya keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengurangi angka kemiskinan tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui program Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra).

Pemerintah pusat pada Februari silam melalui Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah  menyerahkan bantuan sosial kepada 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Mataram, NTB. Realisasi penyaluran per 30 Januari 2019, untuk PKH mencapai 83,50 persen dan BPNT mencapai 90,88 persen.

Bantuan sosial (Bansos) PKH dan BPNT tahap I tahun 2019 yang disalurkan untuk Provinsi NTB senilai Rp421 milyar lebih. Bansos PKH dan BPNT Tahap I Tahun 2019 untuk Kota Mataram sebanyak Rp24 milyar lebih, terdiri atas bansos PKH Rp22 miliar lebih bagi 17.520 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos BPNT Rp2 miliar bagi 21.533 KPM.

Dengan pola yang sama, Program Keluarga Sasambo Gemilang dapat memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pada aspek pendapatan dan konsumsi atau kebutuhan dasar. Membeli kebutuhan pokok pangan yang berkualitas baik dan kebutuhan sekolah anak dengan harga yang murah. Dengan demikian kesehatan dan gizi keluarga lebih terjaga. KPM juga dapat membeli kebutuhan sekolah anak sehingga pendidikan anak lebih terperhatikan. Yang terpenting, anak tumbuh sehat dan terhindar dari gizi buruk.

Program Keluarga Sasambo Gemilang melalui para pendamping juga harus mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku keluarga penerima manfaat untuk lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi keluarga. Untuk itu dbutuhkan komitmen dan kesungguhan penerima bantuan sosial untuk mengikuti program ini dengan baik sehingga kedepannya taraf hidup keluarga makin meningkat, lebih sejahtera dan dapat hidup mandiri.

Selain itu Program Keluarga Sasambo Gemilang membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja sosial. Sekaligus membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan sehingga berkah serta efektif memerangi kemiskinan karena memiliki indeks bantuan dan jangkauan yang luas agar hidup masyarakat makin cerah.

Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah saat penyerahan PKH memotivasi para penerima bantuan yang belum mandiri agar terus berikhtiar dan bisa menjadi keluarga yang mandiri dan berharap ke depannya banyak penerima bantuan dari pemerintah bisa naik kelas menjadi keluarga yang mandiri.

 

Keberhasian NTB dalam mengurangi jumlah penduduk miskin cukup mengejutkan di saat banyak pihak memprediksi angka kemiskinan di "Bumi Gora" akan bertambah akibat musibah bencana gempa beruntun yang memporankporandakan sebagian besar rumah warga dan fasilitas ekonomi pada 2018 silam (dari berbagai sumber - jm tim media).