PERCEPAT PEMBANGUNAN, MAKSIMALKAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Dalam upaya kepentingan bersama dan mendorong inovasi percepatan pembangunan daerah menuju NTB yang beriman berdayasaing dan sejahtera. DPRD Provinsi NTB mengadakan sidang ke-2 tahun 2017 dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan barang milik daerah, Pajak Daerah, dan tentang retribusi daerah yang bertempat di ruang sidang Gedung DPRD Provinsi NTB Rabu, (10/5/17).

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH.,M.Si menyampaikan langsung tiga buah Raperda Provinsi NTB tersebut dihadapan seluruh anggota sidang yang dihadiri oleh dari berbagai anggota fraksi DPRD Prov.NTB dan para jajaran ASN dari ruang lingkup Pemprov NTB.

Maksud dan tujuan dilakukan penyusunan Raperda pengelolaan barang milik daerah raperda ini adalah menjamin keberlangsungan tertib pengelolaan barang milik daerah khususnya berkaitan dengan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, penggunaan barang milik daerah sampai dengan pemindahtanganan barang milik daerah. Mengingat jika masih terdapat sejumlah kelemahan substansial terutama berkaitan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Prov.NTB di bidang pengelolaan objek-objek pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial.

''Dengan penyusunan Raperda pada hari ini diharapkan mampu menjadi solusi dan upaya untuk meningkatkan dan terus mendorong pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Potensi pendapatan dan pemasukan daerah dari pajak daerah, dengan harapan dapat dipetakan secara maksimal, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar dan sesuai dengan potensi riil yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat'' ujar wagub.

Selain itu untuk saran dan pendapat tentang tiga buah Raperda yang merupakan Prakarsa dari Gubernur NTB, di sampaikan Lalu Herwanto Badan Pembentukan Daerah Prov.NTB. Pada prinsipnya bahwa ketiga Raperda ini adalah sebuah ikhtiar Pemerintah Daerah untuk menyusun regulasi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Disamping sebagai sebuah tuntutan untuk memenuhi ketentuan perundangan yang lebih tinggi. (a/r)

 

 

Team IKP Diskominfotik NTB