PEREMPUAN, TOKOH UTAMA CEGAH KORUPSI

Mencegah berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB menjadi salah satu komitmen kuat yang terus digalakkan oleh Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Muh. Amin, SH., M.Si dalam masa kepemimpinanannya. Dalam upaya tersebut, terdapat tokoh penting yang mampu menjadi pencegah terjadinya korupsi, yaitu kaum perempuan. ''Perempuan memiliki peran yang penting dan strategis dalam memerangi tindak pidana korupsi,'' ujar Hj. Erica Zainul Majdi pada acara Sosialisasi Anti Korupsi bagi anggota organisasi wanita se-Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (9/5/2017).

Lebih lanjut, Erica menyampaikan sosialisasi ini merupakan kesempatan berharga bagi ibu-ibu untuk menambah ilmu pengetahuan terkait hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. ''Salah satu filter anti korupsi adalah memastikan sumber rezeki yang di berikan oleh suami adalah halal,'' ujar wanita yang menjabat sebagai Ketua TP. PKK Provinsi NTB ini. Selain itu, Erica menyampaikan dua filter lainnya, yaitu sebelum berangkat kerja ibu-ibu dapat mengingatkan suami agar mencari rezeki yang halal demi kesehatan dan kecerdasan anak-anak, serta memegang prinsip memilih hidup sederhana daripada hidup berlebih namun dari sumber yang tidak baik. ''Ketiga hal tersebut adalah filter sederhana yang bisa dilakukan oleh istri agar menjauhkan suami dari tindak pidana korupsi,'' ajaknya.

Mengakhiri sambutannya, Hj. Erica Zainul Majdi yang didampingi juga oleh Ketua BKOW Prov. NTB Hj. Syamsiah M. Amin mengatakan ibu-ibu adalah garda terdepan untuk mencegah terjadinya korupsi dan menyiapkan generasi masa depan supaya menjadi generasi anti korupsi. Sementara itu, Pimpinan KPK Basaria Pandjaitan mengingatkan tugas utama ASN adalah melayani masyarakat. ''Jadi, penggunaan fasilitas kantor untuk urusan pribadi adalah salah satu tindak korupsi,'' ujarnya. Modus operandi dari pencucian uang yang sering dilakukan oleh bapak-bapak adalah menyimpan uang di tempat-tempat lain. Oleh karena itu, memberantas tindak pidana korupsi harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Kaum perempuan memiliki peran penting didalamnya menjadi agen perubahan untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut. 'Saya harap, ibu-ibu bisa menolak rezeki dari suami yang sumbernya tidak jelas dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar kita,' himbau Basaria.

Itulah sebabnya, visi KPK adalah bersama dengan seluruh elemen masyarakat untuk memberantas korupsi. Jumlah penduduk Indonesia hampir separuhnya adalah perempuan. Oleh karena itu, KPK memandang strategis kerjasama dengan TP. PKK untuk memotivasi agar ibu-ibu dapat mengajarkan perilaku anti korupsi kepada keluarga dan anak-anaknya. Perilaku anti korupsi sesungguhnya dekat dengan pola hidup yang baik, mengajarkan secara sederhana kepada anggota keluarga tentang sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab, berani menyatakan hal yang benar dan salah, peduli terhadap sesama, adil, mandiri, hidup sederhana, bekerja sama, dan sabar adalah langkah membangun pola hidup yang baik tersebut. Basaria berharap dengan sosialisasi ini dapat menambah pengetahuan ibu-ibu terhadap apa saja yang termasuk dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana menghindarinya. ''Apa yang saya sampaikan hari ini agar disebarkan oleh ibu-ibu kepada seluruh perempuan yang ada di NTB, sehingga mengetahui dan tidak melakukan tindak pidana korupsi,''pungkasnya.

 

Biro Humas dan Protokol NTB