SALUT TERHADAP KEPEKAAN PARA KADER PKK KABUPATEN SUMBAWA

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama istri Hj. Erica Zainul Majdi dan rombongan dalam rangkaian kegiatan road show dan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa mengadakan silaturahmi dengan Ketua TP. PKK dan para kader PKK Kabupaten Sumbawa, di Pendopo Bupati Sumbawa Sabtu (8/7/2017).

Pada pertemuan silaturahmi dan halal bihalal yang diisi dengan dialog interaktif tersebut, Gubernur lebih banyak menerima dan merespon positif berbagai masukan dari para kader PKK Kabupaten Sumbawa. Terutama berbagai usul dan solusi yang ditawarkannya untuk mengatasi berbagai permasalahan anak dan perempuan NTB, yang menjadi penentu masa depan bangsa kita kelak.

Dari hasil dialog tersebut, Gubernur yang akrab disapa TGB itu menyatakan salut atas kepekaan para kader dalam menyikapi beragam permasalahan sosial masyarakat. Ia mengingatkan bahwa PKK adalah wadah untuk mengabdi. “Diskusi ini menunjukkan kader PKK memiliki kepekaan yang hebat untuk mengahadapi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya ditempat yang sama, Ketua TP. PKK Provinsi NTB melaporkan pada Gubernur, bahwa kader PKK Kabupaten sumbawa merupakan salah satu yang terbaik di NTB. Keberhasilan itu, menurut Hj. Erica terbukti dari 157 desa yang ada di Kabupaten Sumbawa, sangat jarang terjadi pernikahan dini dan gizi buruk. Keberhasilan tersebut menurutnya merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah sekaligus keberhasilan sepuluh program pokok PKK. “Mari tetap teruskan apa yang telah dilaksanakan. Jangan sampai kendor beribadah dan berdakwah melalui PKK," ajak Hj. Erica.

Dalam sesi dialog, Gubernur memberikan kesempatan kepada ratusan ibu-ibu kader PKK yang hadir untuk menyampaikan aspirasinya. Kepada Gubernur yang didampingi Ketua TP. PKK Provinsi NTB dan Wakil Bupati Sumbawa beserta istri, Sri Komaryatun perwakilan kader dari Desa Kreke mengusulkan untuk dibangunkan gedung sederhana untuk posyadu, dan wadah pertemuan untuk para kader.

“Kita juga ingin diberikan sosialisasi kampung KB untuk menambah pengetahuan kami,” tambahnya.

Selain itu ada juga yang menginginkan mendapatkan pelatihan-pelatihan. ”Kami mohon diberikan pelatihan cara penangan anak dan remaja putus sekolah yang ada di desa kami” kata Ibu Jamilah dari Desa Brangbiji.

Mengenai gedung untuk posyandu dan perlengkapannya, kata TGB sebenarnya tidak membutuhkan dana yang terlalu besar. Namun untuk merealisasikannya, akan ditelaah terlebih dahulu. Apakah regulasi dana desa yang besar hingga sekitar satu milyar dapat digunakan memenuhi kebutuhan gedung posyandu tersebut. Hal itu akan dikaji, terangnya. Namun sebagai solusi awal, Gubernur yang juga ahli tafsir Al-Qur’an tersebut sempat mewacanakan penggunaan fasilitas masjid dimanfaatkan untuk pelayanan posyandu.

“Mari kita mengoptimalkan peran dan fungsi masjid. Saya yakin dengan kesepakatan bersama masyarakat dengan kepala desa, semua bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Mengenai pelatihan dan sosialisasi, OPD terkait yang juga hadir pada acara tesebut seperti Kepala BP3AKB dan Kepala Dinas Kesehatan, diperintahkan langsung menindaklanjuti untuk memprogramkan pelatihan dimaksud.

Terkait masalah putus sekolah, Gubernur menyarankan untuk menyiapkan mekanisme yang cepat agar para kader PKK dapat menyampaikan laporan pengaduan secara cepat dan terintegrasi secara berjenjang.

Biro Humas dan Protokol NTB