SEKILAS TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (3)

Sistem e-procurement yang digunakan di Indonesia dimulai pengembangannya pada tahun 2004. Adalah World Bank yang mandana-i pembuatan system e-procurement Indonesia, yang ketika itu diberi nama National e-procurement Government of Indonesia (Ne-PGI). Pengelolaan system ini kemudian diberikan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2006, namanya diubah menjadi Sistem e-Pengadaan Pemerintah (Se-PP).

Setelah adanya Se-PP, pada tahun 2006, Pemerintah Kota Surabaya dan Departemen Pekerjaan Umum berinisiatif mengembangkan pembuatan system e-gp atau  electronic government procurement (untuk penggunaan sendiri), beserta aturan-aturan teknis pelaksanaannya. e-gp adalah penggunaan TIK (teknologi informasi dan komunikasi), khususnya internet oleh pemerintah ketika berhubungan dengan penyedia barang dan jasa, untuk memperoleh barang/jasa (definisi dari World Bank).

Meskipun pemerintah telah membolehkan penggunaan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahun 2003 (Inpres no. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government), namun hingga 2006, belum ada aturan resmi tentang e-procurement beserta teknis pelaksanaannya, yang diberlakukan secara nasional. Hal ini menyebabkan instansi-instansi pemerintah yang berinistif mengembangkan e-procurement untuk memenuhi kebutuhan sendiri, membuat aturan teknis masing-masing untuk mengatur pelaksanaan e-procurement. 

Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 106 tahun 2007 tentang LKPP. LKPP berkedudukan sebagai lembaga resmi pemerintah dengan kewenangan untuk mengurus segala hal terkait e-procurement. Sebagai lembaga yang berawal dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPB) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), LKPP tetap harus berkoordinasi dengan Bappenas dalam menjalankan fungsinya. 

Pada tahun 2008, Pilot poject e-procurement nasional dilaksanakan di dua kementerian (Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional) dan di empat provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sumatera Barat), dimana LKPP bertindak sebagai pengelola system yang terpusat.

Lahirnya LKPP mendorong perkembangan e-procurement secara nasional. LKPP memfasilitasi terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di K/L/D/I (kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya) di seluruh Indonesia, serta mengembangkan sistem aplikasi e-procurement yang digunakan oleh LPSE di seluruh Indonesia.

Pada akhir tahun 2009, telah terbentuk 34 LPSE yang tersebar di 19 Provinsi dan melayani 47 instansi di Indonesia. Jumlah instansi yang dilayani lebih besar dari jumlah LPSE karena sesuai ketentuan LKPP, ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemda yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna LPSE terdekat. 

#e-procurement #pengadaanbarangjasaelektronik #lpse #lkpp