SEKILAS TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (4)

Meskipun LPSE telah terbentuk dan tersebar di beberapa provinsi dan instansi pusat, namun baru pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pelaksanaan e-procurement yang lebih rinci melaluiPerpres no 54 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres yang hadir menggantikan Keppres Nomor 80 tahun 2003 ini, secara otomatis menjadi rujukan pelaksanaan e-procurement bagi seluruh K/L/D/I.

Melalui Perpres no.54 tahun 2010 inilah, pemerintah mengatur tentang pembentukan LPSE. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada institusi pemerintahan didefinisikan sebagai unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, untuk memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain tunduk pada Perpres 54 tahun 2010, penyelenggaraan LPSE di K/L/D/I wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perpres no. 54 tahun 2010 mewajibkan K/L/D/I untuk menggunakan e-procurement pada sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan di tahun 2011. Perpres ini juga memuat sejumlah perubahan dalam pelaksanaan barang/jasa pemerintah. Diantaranya, mewajibkan paket pengadaan yang didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk mengikuti aturan pengadaan nasional; kewajiban pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara permanen dan profesional paling lambat tahun 2014; dan keharusan melaksanakan lelang secara elektronik paling lambat tahun 2012.

Pada tahun 2011, diterbitkan Inpres No. 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dimana salah satu butir aksinya adalah pelaksanaan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa di badan publik. Transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah di badan public ini, dilakukan melalui penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota). Untuk kepentingan tersebut, K/L/D/I diwajibkan mendirikan LPSE atau bergabung dengan LPSE terdekat, paling lambat Desember 2012.

Inpres tersebut juga mewajibkan penggunaan e-procurement untuk paket-paket pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 75% dari total belanja APBN 2012 pada Kementerian/Lembaga dan sekurang-kurangnya sebesar 40 % dari total APBD 2012, untuk pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

Penerapan system elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah semakin nyata setelah pada Januari 2013, diterbitkan Inpres No. 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Inpres ini mewajibkan penggunaan e-procurement untuk 100% (seluruh) pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di K/L/D/I. Inpres ini juga mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa secara elektronik sebesar 40 % dari total nilai pengadaan. 

#e-procurement #pengadaanbarangsecaraelektronik