SEKILAS TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (5)

Peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri, yaitu Perpres no.54 tahun 2010, hingga saat ini telah mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan pertama melalui Pepres no. 35 tahun 2011; perubahan kedua melalui Perpres no.70 tahun 2012; perubahan ketiga melalui Perpres no.172 tahun 2014 dan perubahan terakhir melalui Perpres no. 4 tahun 2015. Setiap perubahan dalam peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah ini dilakukan untuk menyempurnakan/melengkapi aturan sebelumnya, serta disesuaikan dengan kondisi di lapangan terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah.  

Berbagai peraturan yang telah diterbitkan menunjukkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik merupakan program strategis, yang terintegrasi dengan berbagai peraturan dan program strategis pemerintah lainnya, seperti e-government, implementasi UU ITE, Aksi pemberantasan Korupsi dan keterbukaan informasi publik. Jadi, bisa dikatakan system pengadaan barang/jasa di Indonesia merupakan program strategis yang tidak hanya dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan barang/jasa pemerintah secara professional semata, namun juga terintegrasi dengan pencapaian program-program strategis pemerintah lainnya. Singkatnya, e-procurement merupakan bagian penting dalam upaya perwujudan system pemerintahan yang bersih, transparan dan berakuntabilitas tinggi. 

PENTINGNYA PERAN LPSE dan ULP

LPSE dan ULP adalah dua pilar penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, untuk memfasilitasi ULP dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, LPSE merupakan jantung dari pengadaan barang/jasa secara elektronik pemerintah. Peraturan teknis tentang LPSE diatur melalui Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terakhir kali diubah dengan Perka LKPP no. 5 tahun 2015.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik, LPSE menjalankan fungsi sebagai pasar virtual yang mempertemukan penyedia barang/jasa dengan pihak yang membutuhkan barang dan jasa tersebut, yaitu ULP/Panitia Pengadaan. Secara umum, fungsi yang dijalankan LPSE antara lain: mengelola system e-procurement (SPSE); memberikan pelatihan kepada ULP/panitia/penyedia barang/jasa; menyediakan sarana akses internet bagi penyedia barang/jasa; melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap ULP/panitia pengadaan dan penyedia; dan memberikan layanan helpdesk untuk menangani permasalahan SPSE.

Unit Layanan pengadaan (ULP) adalah unit organisasi yang memegang peranan penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I, bersifat permanen dan dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang telah ada. Peraturan teknis mengenai ULP, pertama kali diatur dalam Perka LKPP no.5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan yang kemudian diubah dengan Perka LKPP no.2 tahun 2015.

ULP di K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah//Pimpinan Instansi. Sementara jumlah ULP di masing-masing K/L/D/I disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan. ULP dalam suatu organisasi pemerintahan bisa dibentuk setara dengan eselon II, eselon III atau eselon IV sesuai kebutuhan K/L/D/I dalam mengelola pengadaan barang/jasa. 

Sumber:

-        ULP dan LPSE Pilar Utama reformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Majalah Warta e-procurement : Publikasi Layanan e-procurement Kementerian Keuangan, Edisi IV/ Juli/2012 (hal 5-8). 

-        Bersama LPSE Wujudkan Pengadaan Majalah Warta e-procurement : Publikasi Layanan e-procurement Kementerian Keuangan, Edisi VII/Mei/2013 (hal 5-8). 

-        Sumber: “Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik (LKPP) diakses dari www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/e-Proc%20book%20final.pdf pada 9 Maret 2017. 

-        Website lkpp: www. http://www.lkpp.go.id/v3/#/profil

#e-procurement #pengadaanbarangjasapemerintah #ulp #lpse