Sewindu, NTB Peroleh Opini WTP Berturut-turut

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun anggaran 2018 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Perolehan Opini WTP ini merupakan capaian ke delapan kalinya selama 8 tahun berturut-turut yang di peroleh NTB. 

“Kami atas nama Pemprov NTB mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap interaksi yang konstruktif dari BPK. Tapi pemberian Opini WTP ini bukan berarti tanpa ada masalah. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Banyak tugas besar menanti untuk mewujudkan NTB Gemilang,” tutur Gubernur. 

Tanpa ada masalah yang dimaksud Gubernur Zul adalah temuan hasil pemeriksaan LKPD TA 2018 sendiri, BPK mencatat 15 temuan pemeriksaan, yang terdiri dari enam temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan sembilan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut antara lain:

1. Pengelolaan rekening pada Pemerintah Provinsi NTB belum tertib

2. Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai

3. Kesalahan klasifikasi penganggaran pada 15 OPD dan BLUD

4. Penyelesaian enam paket pekerjaaan pada dua OPD terlambat dan kekurangan volume realisasi  pekerjaan atas 12 paket pekerjaan pada empat OPD

5. Pelaksanaan Kontrak Produksi atas Aset Pemerintah Provinsi NTB di Gili Trawangan tidak sesuai Ketentuan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  atas LKPD Provinsi NTB tersebut digelar saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, (23/5). Penyerahan dihadiri oleh Tortama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, S E, MM dan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah.  (novita-tim media)