TELECONFERENCE TERKAIT PERPPU NO.2 TAHUN 2017

Dalam rangka menyikapi dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan (ormas diseluruh Indonesia dan pelayanan secara terpadu secara komperehensif, pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, berlanigsung teleconference bersama yang diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia di ruang utama Media Center, Kantor Gubernur NTB, Jumat (21/7/17).

Acara ini dipimpin dan dimoderatori langsung oleh Dirjen Pusdatin RI. Sebagai perwakilan daerah, Provinsi NTB menghadirkan Ketua MUI, FKDM, FKUB yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB Drs.H.L. Syafi'i.
Dalam laporannya jika di Provinsi NTB, HTI dan ormas lainnya untuk saat ini tidak ada gerakan-gerakan spontanitas yang dilakukan, kecuali dari hasil deteksi ada gerakan-gerakan dari HTI dan lainnya yang sudah mendekati gerakan-gerakan lain seperti mahasiswa untuk melaksanakan unjuk rasa. "Alhamdulillah tidak direspon oleh organisasi-organisasi mahasiswa tersebut," ungkap H.Syafi'i dihadapan Dirjen.

Terkait dampak dari perppu tersebut, NTB saat ini dipastikan aman dari berbagai macam aksi-aksi yang nantinya dapat mengganggu ketertiban. "NTB aman, tidak ada dampak yang meresahkan masyarakat yang ada di NTB," tutupnya.

Acara ini difasilitasi oleh Bidang Persandian dan LPSE Dinas Kominfotik NTB dan berkat kerjasama Media Center NTB.(aan)

IKP Diskominfotik NTB