Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/vhosts/diskominfotik.ntbprov.go.id/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Termohon Mangkir, Sidang Sengketa Informasi BPN NTB Ditunda

Sidang Sengketa Informasi Publik antara pemohon Hamzanwadi terhadap termohon kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB kembali ditunda. Termohon yang telah dikonfirmasi untuk menghadiri jadwal persidangan mangkir. 

Meski demikian, proses sidang yang berlangsung di ruang sidang KI NTB, Kamis (14/03) tetap dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan awal terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon.

Dalam sidang yang digelar kedua kalinya tersebut, ketua Majelis sidang yakni Lalu Ahmad Busyairi membacakan berkas permohonan informasi yang diajukan pemohon kepada kepala BPN Kabupaten Lombok Tengah. Melalui surat tertanggal 22 November 2018 itu, pemohon meminta informasi mengenai dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat PRONA/PTSL di tiap- tiap kecamatan se- kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah alokasi disetiap desanya tahun 2016, 2017 dan 2018. Kemudian dokumen surat penetapan kepala BPN Lombok Tengah/ ATR BPN NTB atau Menteri BPN dan Agraria RI alokasi jumlah jatah pembuatan sertifikat melalui program PRONA/PTSL tahun 2016, 2017 dan 2018 untuk setiap kecamatan dan desa se- kabupaten Lombok Tengah. 

Hamzanwadi selaku pemohon menyebutkan, surat yang dikirim pihaknya kepada BPN Lombok Tengah sudah diterima, kemudian sudah mendapat jawaban yang berisi tentang permohonan dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat PRONA/PTSL di tiap kecamatan dan dokumen surat penetapan kepala BPN dan Agraria RI, terkait program pemerintah Pusat khususnya program pembuatan sertifikat tanah (PRONA/PTSL) tahun 2016, 2017 dan 2018.

‘’Saya sudah terima suratnya. Tapi pihak BPN belum ada itikad baik untuk memberikan dokumen berupa SK yang kami minta. Katanya mereka akan memberikan dokumen itu setelah ada keputusan dari sidang sengketa informasi di KI,’’ jelasnya kepada Majelis sidang.

Sebelumnya, pada surat tertanggal 7 Desember 2018. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada kepala BPN kabupaten Lombok Tengah. Kemudian mengajukan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke KI NTB pada tanggal 11 Februari 2019 dan terdaftar di kepaniteraan KI NTB pada tanggal 14 Februari 2019 dengan register sengketa 005/KINTB/PSI-REG/II/2019.

Sidang sengketa informasi akan dilanjutkan kembali hingga batas waktu yang belum ditetapkan. Bertindak sebagai ketua Majelis Lalu Ahmad Busyairi didampingi Ajeng Roslinda Motimori dan M Zaini sebagai anggota serta H Tarmidzi sebagai panitera pengganti. (luk-tim media).