TGB, KARYA dan GAGASAN BESARNYA

Memperingati Hari Otonomi Daerah tahun 2017, Majalah Keuangan Negara yang konsen di bidang kajian pelaksanaan otonomi daerah melakukan wawancara terhadap 22 kepala daerah, yaitu gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia yang dinilai memiliki kiat-kiat sukses untuk memajukan daerahnya. Salah satunya adalah Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Gubernur yang akrab disapa TGB ini dinilai sebagai gubernur yang paling sukses mengantarkan NTB sebagai Provinsi ''Top Mover'' dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kunci sukses penyelenggaraan otonomi daerah di era pemerintahan TGB, dikupas dalam intervew Tim Redaksi Majalah Keuangan Negara, Prasetyo di ruang kerja Gubernur NTB, Senin,17 April 2017.

Catatan keberhasilan NTB dalam 8 tahun terakhir ini, sungguh luar biasa. Sejak dilantik 17 September 2008 hingga saat ini (awal tahun 2017) tidak kurang dari 68 penghargaan tingkat nasional dan internasional sudah diraih. Karya monumental itu berpuncak pada ditetapkannya NTB sebagai daerah yang paling progresif dalam capaian program menurunkan angka kemiskinan. Tercatat, jumlah penduduk miskin di NTB pada tahun 2008 masih mencapai 1.080.610 jiwa atau 23,81 persen. Namun pada tahun 2016, jumlah itu berhasil diturunkan menjadi 786.580 jiwa atau 16,02 persen. Artinya setiap tahun angka kemiskinan rata-rata dapat diturunkan sebesar 1-2 persen. Padahal secara nasional dengan fiskal yang besar, upaya menurunkan angka kemiskinan 1 persen saja membutuhkan waktu 5 sampai 6 tahun. Ekonomi NTB juga terus mengalami pertumbuhan yang sangat berkualitas di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya, tingkat pertumbuhan tahun 2016 sebesar 5,82 persen terhadap tahun 2015, sedangkan tanpa pertambangan biji logam, ekonomi NTB tumbuh 5,71 persen. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibuktikan dari 3 indikator utama, yakni penurunan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja dan makin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif. Artinya pertumbuhan ekonomi NTB yang berkualitas juga telah berhasil mengurangi angka pengangguran sekaligus merangsang tumbuhnya semangat wirausaha ekonomi produktif, sehingga berhasil menekan angka rasio gini menjadi 0,36 persen.

Selain itu, konsistensi mengawal program pencapaian indikator MDGs, kini berhasil mencatatkan rekor NTB sebagai juara terbaik nasional. Bahkan keberhasilan ini mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Sejumlah negara pun berniat mereflikasi success story NTB dalam pencapaian Indikator MDGs itu, sehingga PBB dalam sidang tahunan di AS, mengundang Gubernur TGB mempresentasikan capaiannya di depan sidang badan dunia yang terhormat itu. Sejumlah keberhasilan itu adalah refleksi kepemimpinan yang mampu memaknai hakekat otonomi daerah.

Bagi TGB, otonomi adalah peluang berkreasi atau berinovasi untuk kemajuan dan kemandirian daerah. ''Hakekat otda adalah membuka ruang kreativitas dan tingkat kemandirian,'' ujarnya. Dijelaskan, pelaksanaan otda di wilayah NTB termasuk di seluruh kabupaten/kota se- NTB sudah cukup bagus. Secara statistik sejak tahun 2008, NTB dapat dikatakan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah lainnya. Kuncinya, kata gubernur, pertama adalah pendekatan dalam memimpin. ''Dalam menjalankan fungsi sebagai kepala daerah maupun wakil pemerintah pusat di daerah, saya mengutamakan pendekatan fungsional. Misalnya, saya lebih senang berkeliling untuk mengunjungi segenap komponen yang ada di kabupaten/kota, sehingga para bupati/walikota merasa dihargai. Jadi pendekatan fungsional dapat meminimalisir ego sektoral atau “istilah raja-raja kecil” di daerah dibandingkan pendekatan struktural,'' terangnya. Kedua, memastikan pelaksanaan apapun bentuknya, sejak perencanaan hingga pada pelaksanaan, pengawasan dan merasakan kemanfaatanya, harus melibatkan semua elemen masyarakat, yang diletakkan secara sejajar. ''Semua berperan sama penting contohnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan dan civil society dilibatkan,'' tutur gubernur menambahkan.

Ketiga, dengan keterbatasan fiskal yang dimiliki, dibutuhkan ketepatan menentukan prioritas pembangunan. Kalau Presiden Jokowi menegaskan kebijakan ''money follow function'' maka di sini ditajamkan lagi pada prioritas, sehingga menjadi ''money follow program'' dan ''money follow priority''. Menurut gubernur, penajaman skala prioritas tersebut ditekankan pada dua aspek, yaitu prioritas regulasi dan budgeting policy. Prioritas regulasi maksudnya adalah menyiapkan aspek aturan dan pedoman-pedoman sehingga pelaksanaannya menjadi clear. Mengingat pembangunan NTB masih bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pariwisata yang didukung sektor-sektor lainnya, maka pengembangan kedua sektor tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Sebagai contoh, karena keterbatasan fiskal, maka untuk percepatan pembangunan NTB, digagaslah inovasi dalam bentuk penyusunan Perda pembangunan infrastruktur pola multi years. ''Kami sudah dua kali menerapkan pola ini, alhamdulilah hasilnya pembangunan NTB dapat bergerak lebih cepat. Lihatlah infrastruktur perhubungan, pertanian, listrik, air bersih, telekomunikasi dan infrastruktur dasar yang mendorong bergeraknya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat semakin memadai,'' papar doktor lulusan Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir ini.

''Kami juga terus mendorong tumbuhnya kreativitas masyarakat, bahkan juga menugaskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat satu inovasi,'' tandas gubernur. Meski begitu, dijelaskan Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi, inovasi harus memiliki 3 (tiga) syarat minimal. Pertama, inovasi itu berdampak positif bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Kedua, inovasi itu dapat menyederhanakan prosedur pelayanan sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan pelayanan dalam segala sektor pembangunan. Ketiga, meningkatkan sebanyak mungkin keterlibatan semua elemen masyarakat. ''Jadi dalam mendorong percepatan pembangunan, kami menerapkan pendekatan PIN akronim dari Percepatan, Inovasi dan Nilai Tambah,'' tandas ulama kharismatik ini.
Satu hal yang diwanti-wanti TGB kepada para birokrat yang membantunya adalah jangan pernah berinovasi di bidang keuangan. Jangan melakukan hal atau mencari jalan yang tidak boleh (akal-akalan). “Khusus di bidang keuangan, tetaplah berpegang pada aturan dan pedoman yang telah ada,” tuturnya.

TGB juga menjelaskan, meski otda sudah semakin maju, namun masih ada beberapa aspek fundamental yang perlu diperjelas. Dalam pandangannya, ke depan masih diperlukan kebijakan nasional untuk melakukan konsolidasi dan penyelarasan regulasi. Misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah, selain mengacu pada undang-undang induk tentang pemerintahan daerah, tetap saja juga mengacu pada undang-undang sektoral lainnya. ''Penyelarasan itu penting terutama untuk memperjelas kewenangan antar pemerintahan misalnya antara gubernur dan para bupati/walikota sehingga jelas halal dan haramnya,'' papar gubernur yang pernah meraih rekor muri sebagai gubernur termuda di Indonesia ini. (GP. Aryadi)

 

Biro Humas dan Protokol NTB