Tingkatkan sinergisitas

Dalam rangka menyamakan persepsi terhadap munculnya berbagai regulasi dan untuk meningkatkan sinergisitas antar pemerintah, pemerintah propinsi, kabupaten/kota,pemegang otoritas pengelolaan pelabuhan dan pelayaran, asosiasi dan pelaku usaha jasa penyebarangan, *Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Lembar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI menyelenggarakan Rapat Kerja dan Koordinasi OPP/BPTD Wilayah kerja Bali, NTB dan NTT di Hotel Jayakarta Senggigi tanggal 20-21 Februari 2017.

Acara Raker-rakor yg diikuti tidak kurang dari 100 orang peserta itu, dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Drs. Pudji Hartanto MM. Dirjen Hubdar yg sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan ini mengapresiasi diselenggarakannya raker-rakor ini ditengah terbitnya berbagai regulasi dan tumbuhnya tuntutan pelayan publik yang kian tinggi di bidang jasa layanan transportasi baik moda laut, darat dan udara. Dalam situasi sekarang ini para pemangku amanah dan pemegang otoritas dituntut bekerja profesional dan harus memiliki semangat melayani.

Dalam acara diskusi panel, Kepala DPM-PTSP didaulat sebagai narasumber dengan materi *mekanisme perizinan angkutan penyeberangan komersial dan non komersial pada lintasan antar kabupaten/kota dalam propinsi*. Dalam Permenhub nomor 26 tahun 2012 yg kemudian disempurnakan menjadi permenhub nomor 80 tahun 2015 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan telah digariskan pihak2 yg berwenang dan bertanggung jawab pada setiap lintasan baik lintasan penyeberangan internasional dan nasional, lintasan penyeberangan dalam propinsi maupun dalam kabupaten/kota. Mengacu pada ketentuan ini maka lintasan penyeberangan antara pelabuhan kayangan lombok timur dan pelabuhan poto tano sumbawa barat menjadi kewenangan pemerintah propinsi NTB, termasuk kewenangan dalam hal penerbitan izin operasional kapal. Saat ini terdapat 8 perusahaan yg melayani lintasan penyeberangan antara pulau lombok dan pulau sumbawa ini yaitu PT. ASDP Indonesia Ferry, PT Jembatan Nusantara, PT. Prima Eksekutif, PT. Dharma Lautan Utama, PT. Atosim Lampung, KAPP Nusa Wangi, PT Putera Master dan PT Jembatan Laut Ferry.

Peserta diskusi nampak serius mengikuti paparan para narasumber termasuk narasumber yg berasal dari ditjen hubdar, biro hukum kemenhub dan biro hukum setda prop ntb yg mengulas berbagai regulasi baik UU no 17 tahun 2008 tentang pelayaran, UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta berbagai ketentuan organiknya yg tertuang kedalam peraturan pemerintah maupun peraturan menteri perhubungan. Kepala Biro Hukum setda NTB melalui pejabat yg mewakilinya secara khusus membahas perda ntb nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perhubungan dan peraturan gubernur nomor 8 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik. Ketentuan dan penilaian tentang standar pelayanan minimal ini sempat memancing perdebatan hangat akibat adanya perbedaan persepsi serta adanya regulasi2 terbaru yg perlu sosialisasi serta perlunya revisi berbagai regulasi lama yg sdh tidak berlaku lagi di dunia pelayaran.

Dalam sesi tanya jawab juga terlontar keluhan dari para pengusaha pelayaran yg saat ini eksis yg merasa terancam bila tol laut benar2 terwujud. Drs. H. Sekartaji mewakili para pengusaha pelayaran menyampaikan gambaran penurunan omset hingga 30 % dialami pengusaha pelayaran lembar - Padang Bai akibat beroperasinya pelayaran langsung Lembar - Tanjung Perak PP. Meski mendukung tol laut namun para pengusaha berharap ada kebijakan agar dimasa mendatang para pengusaha tidak mengalami kerugian yg lebih serius (Tribudi P)