WAGUB BUKA FORUM DIALOG PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, S.H.,M.Si membuka secara resmi Forum Dialog Pemerintah Dengan Masyarakat dan Partai Politik. Tema yang diusung  adalah “Sinergisitas Kesbangpol dengan Partai Politik dalam meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Lombok Raya Mataram, Jumat,( 31/03/2017)

Wagub menilai acara tersebut merupakan momentum yang sangat strategis dengan hadirnya jajaran Kesbangpol, baik Provinsi maupun Kabupaten/kota dan penting sebagai suatu upaya untuk mendukung keberadaan partai politik.

 “Pembentukan partai politik merupakan cerminan akan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat,” ungkap Wagub saat itu.

Wagub juga menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen seluruh pengurus partai politik dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Dalam hal ini transparansi menjadi hal yang sangat perlu, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat pusat. Jika budaya ini sudah dibiasakan maka manajemen partai politik yang baik dan modern dapat berjalan dengan benar.

“Sekarang ini menjalankan roda organisasi partai politik dibutuhkan dana yang besar, mengingat banyaknya kegiatan politik yang beragam dan wajib dilaksanakan, misalnya melalui pendidikan politik bagi anggota dan konstituen harus dilakukan di seluruh wilayah RI,” jelas wagub

Karena itu, pemerintah tengah berupaya untuk melakukan kajian kanaikan bantuan keuangan dengan cara mengubah rumusan atau formula yang telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, dengan menambah variabel anggaran untuk pendidikan politik, sesuai amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011.

Dengan demikian diharapkan kenaikan jumlah bantuan keuangan partai politik harus diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai.

Wagub berharap peserta yang hadir dapat membahas dan mendiskusikan beberapa hal antara lain, mencari alternative besaran keuangan partai politik yang sesuai dengan aturan dan ketentuan serta implementasi Permedagri Nomor 6 tahun 2017 yang menjadi acuan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala Kesbangpol Provinsi dan Kaban/Kakan Kebangpol Kab/Kota Wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Jogja.

 

Biro Humas dan Protokol NTB