WAGUB DAN KOMISI XI DPR-RI BAHAS PEMBANGUNAN KAWASAN

NTB merupakan salah satu Provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Padahal dari  komponen dana perimbangan yang dialokasikan oleh pusat, meskipun meningka dari tahun ketahun, tetapi proporsinya masih sangat kecil. Misalnya dari tahun  2015 hingga 2017 berturut-turut setiap tahun  hanya sebesar Rp 1,49 triliun, Rp 2,33 triliun, dan Rp 3,22 triliun. Guna mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan maka perlu perhatian dan kebijakan Pemerintah. Kebijakan tersebut harus berpihak kepada pertumbuhan pembangunan di kawasan Timur Indonesia, terutama Provinsi NTB. Hal tersebut disampaikan dan dibahas Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si bersama  Komisi XI DPR RI saat diterima di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (2/5/2017).

Kebijakan itu harus terlihat dari berbagai program prioritas nasional dan semakin proporsionalnya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang telah dianggarkan. Wagub menjelaskan, dari sisi Pendapatan Asli Daerah, (PAD) NTB  terus mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar Rp 1,42 triliun pada tahun 2015, Rp 1,45 triliun pada tahun 2016 dan ditargetkan mencapai Rp 1,50 triliun pada tahun 2017. Pertumbuhan PAD tersebut parallel dengan  pertumbuhan ekonomi NTB yang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 5,82% pada tahun 2016. Lebih lanjut, Wagub mengatakan capaian positif ini ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan menjadi 16,02%, indeks rasio gini sebesar 0,36, serta menurunnya tingkat pengangguran menjadi 3,94%. ''Untuk terus mendorong pertumbuhan itu, pihaknya akan terus meningkatkan infrastruktur dasar, seperti jalan raya, listrik, dan air bersih. Insya Allah, dengan pemenuhan infrastruktur dasar ini dapat pula meningkatkan gairah investasi dan pariwisata di Provinsi NTB,'' harapnya.

Sementara itu, Pimpinan rombongan Ir. H. Soepriyatno menyampaikan maksud kunjungan dalam rangka mendapatkan data dan informasi mengenai rencana pembangunan terutama recana kerja pemerintah daerah dalam APBD. Juga, capaian kerja pembangunan, laporan keuangan, serta data statistik terkait kondisi sosial dan ekonomi di Provinsi NTB. ''Nantinya masukan tersebut akan kami teruskan ke dalam rapat-rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional,'' ujarnya. Lebih lanjut, H. Supriyanto menyampaikan bahwa, kinerja perekonomian nasional menghadapi tekanan seiring dengan pelemahan ekonomi global serta berbagai tantangan yang dihadapi perekonomian domestik. Pada tahun 2016 pertumbuhan domestik diperkirakan mengalami peningkatan, terutama didorong dari meningkatnya alokasi infrastruktur pemerintah yang mendorong keberlanjutan pembangunan infrastruktur baik pemerintah maupun swasta.

 

Biro Humas dan Protokol NTB