Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/diskominfotikntb/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Tata Cara

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Melalui Website atau email :

Masyarakat dapat mendownload Form Permohonan Informasi Publik melalui link (….), kemudian mengisi form sesuai format serta melampirkan lampiran yang dipersyaratkan, kemudian dikirimkan ke email Dinas Kominfotik Provinsi NTB (kominfotik@ntbprov.go.id)

 

Melalui Jasa Pengiriman :

Masyarakat dapat mendownload Form Permohonan Informasi Publik melalui link (….), kemudian mengisi form sesuai format serta melampirkan lampiran yang dipersyaratkan, dicetak kemudian hardcopy dikirimkan melalui Jasa Pengiriman (Pos atau lainnya) ke Alamat Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Jl. Udayana Nomor 14, Kota Mataram.

 

Melalui Jasa Pengiriman :

Masyarakat juga dapat langsung datang ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Jl Udayana Nomor 14, Kota Mataram dan mengisi Form Permohonan dan melengkapi lampiran yang dipersyaratkan di Desk Layanan PPID Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

 

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut:

1.    Penolakan atas permohonan informasi publik;

2.    Tidak disediakannya informasi berkala;

3.    Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;

4.    Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

5.    Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;

6.    Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

7.    Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format. Dalam  mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi, Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:

a.  Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID

b.  Formulir tanda terima permohonan informasi (dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi)

 

Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

 

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

1.     Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara langsung (datang langsung), melalui permohonan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online;

2.     Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Langsung;

a.    Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas;

b.    Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;

c.    Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);

d.    Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;

e.    Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);

f.     Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

3.     Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Tertulis;

a.    Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Pusat dengan melampirkan;bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;

b.    Bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);

c.    Bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;

d.    Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);

e.    Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

 

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika terjadi dugaan pelanggaran.

Pemerintah Provinsi NTB dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Berikut Kontak Kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat :

Email : bkd@ntbprov.go.id

Atau Surat ke

Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi NTB

Alamat: Jalan Pejanggik Nomor 14 Gedung E, Kota Mataram

Website : http://bkd.ntbprov.go.id/