Pemerintah Provinsi NTB terus mematangkan ikhtiar meraih indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang optimum atau berpredikat Memuaskan pada penilaian SPBE yang digelar Kemenpan RB berikutnya.

Sebelumnya, SPBE Pemerintah Provinsi NTB secara keseluruhan mencapai angka 3,24 pada tahun 2022.

Kepala Seksi Layanan Administrasi Pemerintah  UPTD Pusat Layanan Digital, Lalu Herdianto Tri Wisnuharnowo memaparkan kondisi saat ini dari masing-masing domain indikator penilaian SPBE di antaranya aspek kebijakan internal SPBE, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, penerapan manajemen SPBE, pelaksanaan Audit SPBE, pelayanan administrasi, dan pelayanan publik.

Wisnu menyebut, Pemprov NTB menargetkan indeks SPBE dapat mencapai 3,85 pada evaluasi mandiri.

"Penerapan SPBE yang salah satu di dalamnya adalah penerapan dan pemanfaatan aplikasi Srikandi, yang turut menjadi penopang implementasi SPBE mengenai penerapan arsip dinamis," ungkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Mahdi.
Kabid PTIK, Yasrul menambahkan imolementasi Srikandi diperlukan komitmen dari pimpinan untuk pemanfaatannya dan lebih optimal lagi dalam mencapai target SPBE tahun mendatang.

"Berbagai upaya peningkatan nilai SPBE tahun 2023 telah dilakukan secara optimal. Penilaian tahun depan kita mencoba target untuk lebih meningkat lagi" ungkapnya (13/11).

Atas hal itu, Asisten Administrasi Umum, Wirawan,  pentingnya menyampaikan penyebarluasan komitmen baik melalui komitmen baik bersama kabupaten/kota dalam penerapan SPBE.

"SPBE ini merupakan langkah kita untuk sama-sama berkomitmen dengan seluruh kabupaten/kota se NTB untuk optimal menuju SPBE yang optimum ," ungkap Wirawan.

Oleh karena itu, ia menegaskan akan melaksanakan rapat lanjutan di pekan depan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan SPBE dengan optimal. Sebab tanggung jawab SPBE bukan hanya milik Dinas Komunikasi dan Informatika dan statistik (Diskominfotik) semata.