Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gotong Royong PPKM NTB yang dilaunching Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc., merupakan Paket yang dikumpulkan secara bergotong royong dari organisasi perangkat daerah, BUMD, BUMN dan donasi beberapa perusahaan swasta yang ada di NTB. 

"Hingga saat ini ada 27.000 paket bantuan untuk masyarakat yang kesulitan ekonomi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),"kata Hj Eva Dewiyani, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi, pada acara Launching "JPS Gotong Royong" PPKM NTB, Jum'at (6/8/2021) di kantor Gubernur.

Menurutnya, pemberian JPS merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan steakholder lainnya yang diperuntukan bagi masyarakat yang kesulitan dimasa PPKM. Paket yang dibagikan juga merupakan produk lokal, yang dihasilkan oleh UMKM di NTB.

Ditambahkannya,  dari target 20.000 yang diperintahkan Gubernur NTB, sudah melampui batas, bahkan hingga saat ini sudah terkumpul 27.000 paket. 

Paket JPS Gotong Royong PPKM berisi beras 2,5 kilogram, kopi, abon atau ikan kering senilai Rp 50 ribu. Paket bantuan ini diperuntukan bagi pedagang kaki lima, karyawan kontrak seperti cleaning service, nelayan dan masyarakat umum.

Data penerima paket bantuan ini merujuk data dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) sebanyak 8000 orang ditambah data penerima lain dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial dan masyarakat umum. 

"Kemungkinan akan bertambah kalau mitra lainnya juga memberikan donasi untuk pengadaan paket bantuan ini", tambah Eva. 

Namun ia optimis akan banyak mitra dan lembaga lain yang bersedia berdonasi dan berpartisipasi dalam JPS Gotong Royong PPKM ini. 

Untuk sementara ini, bantuan diperoleh dari Baznas NTB, 7PT GNE, PT AMNT, PT Bank NTB, BPR se NTB, PT Jamkrida, Hiswana Migas, Pertamina, BWS dan lainnya yang total donasinya senilai Rp 1 miliar lebih. 

Ketua APLI NTB, Abdul Majid merespon postif bantuan yang diberikan pemerintah provinsi NTB bersama mitranyaa.

"Terimkasih Gubernur dan Wakil Gubernur, sudah memperhatikan rakyat kecil,"ucapnya.

Ia mengaku pedagang kecil se NTB hampir 75 porsen alamai dampak PPKM. Sehingga ia berharap pemberian paket langsung kesasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Selain itu, kami mewakili para pedagang kecil meminta relaksaai dari pinjaman bank, agar ada kemudahan untuk  para PKL ini,"tutupnya. (Diskominfotik)