Mataram ---- Diskominfotik NTB menerima kunjungan kerja Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima dalam rangka konsultasi mengenai Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di ruang rapat Kepala Dinas Kominfotik NTB. Kamis (10/11/2022).

Turut hadir dalam rapat tersebut Pranata Komputer Diskominfotik NTB, Fungsional Sandiman Ahli Muda Diskominfotik NTB, dan Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima beserta Tim,

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima Muhammad Firdaus menanyakan beberapa pertanyaan terkait Pergub SPBE Pemerintah Provinsi NTB, pasalnya Pemkab Bima sedang dalam proses membuat Ranperbud SPBE, beliau mengatakan bahwa Ranperbup ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE. Oleh karenanya dengan mengkonsultasikan hal ini dengan Pemprov NTB harapannya Kabupaten Bima dapat mengadopsi Pergub SPBE Provinsi NTB.

Sebagaimana diketahui Pemprov NTB telah sebelumnya lebih dahulu membuat Pergub SPBE, yakni Peraturan Gubernur NTB Nomor 55 tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Diskominfotik menunjukkan Pergub Rencana Induk SPBE Pemprov NTB kepada Tim Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima berikut dengan hasil monev SBPE pada tahun 2022. Lebih jelasnya Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfotik NTB Riska Anwar, ST. menerangkan bahwa Pergub yang dibuat pada Tahun 2019 ini belum pernah ada perubahan sejak pertama kali diresmikan, namun rencananya di tahun 2023 mendatang akan ada sedikit perubahan yakni pada bagian arsitektur SPBE yang akan dibuat menjadi pergub terpisah.

Sambung Riska, harapannya dengan adanya kunjungan ini Pemperov NTB dapat membantu dalam perancangan perbup SPBE kabupaten Bima demi inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE, karena bagaimanapun SPBE berperan penting untuk mendukung semua sektor pembangunan, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.