Mataram - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa Knowledge Management Center (KMC) pada Platform SEPAKAT harus dikembangkan bukan sekadar sebagai tempat penyimpanan dokumen, melainkan sebagai ruang kerja pengetahuan yang mampu mendukung pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan dalam wawancara terkait Kegiatan Penilaian Kebutuhan Pengguna (User Journey Assessment) Fitur Knowledge Management Center (KMC) pada Platform SEPAKAT di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfotik NTB, Jumat (28/8).
Menurut Ahsanul Halik atau Aka, keberadaan KMC memiliki nilai strategis dalam menghubungkan data, informasi, regulasi, dokumen perencanaan, pengalaman implementasi, serta berbagai pembelajaran pembangunan.
“Yang kami harapkan dari KMC ini adalah agar keberadaannya tidak sekadar menjadi repository atau tempat penyimpanan dokumen. Kami berharap KMC dapat berkembang menjadi sebuah ruang kerja pengetahuan yang memungkinkan pengguna menemukan keterkaitan antara berbagai persoalan pembangunan dengan data, regulasi, dokumen perencanaan, strategi, serta pengalaman implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Aka menjelaskan, bagi Dinas Kominfotik NTB, KMC menjadi bagian penting dalam memperkuat transformasi pemerintahan digital. Keberadaan KMC juga diharapkan dapat berjalan seiring dengan penguatan program NTB Satu Data.
Menurutnya, NTB Satu Data menyediakan fondasi data, sementara KMC memberikan konteks, analisis, pengalaman, serta pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
“Data dan pengetahuan harus saling terhubung. Dengan basis data dan pengetahuan yang sama, perangkat daerah dapat memiliki pemahaman yang lebih terintegrasi dalam melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan pembangunan,” kata Aka.
Aka mencontohkan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Persoalan kemiskinan misalnya, tidak hanya berkaitan dengan sektor sosial, tetapi juga memiliki hubungan dengan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, UMKM, ketenagakerjaan, dan sektor lainnya.
Karena itu, ia menilai KMC dapat membantu mengurangi pola kerja sektoral atau silo mentality antarperangkat daerah. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki satu perangkat daerah harus dapat ditemukan, dipelajari, dan dimanfaatkan oleh perangkat daerah lainnya.
Selain memperkuat kolaborasi, KMC juga diharapkan mampu mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Budaya kerja tersebut diarahkan pada pemerintahan yang berbasis pengetahuan, kolaboratif dan terus belajar.
Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah masih banyaknya pengetahuan dan pengalaman penting yang tersimpan pada individu atau hanya berada di satu perangkat daerah. Ketika terjadi pergantian pejabat maupun pegawai, proses pembelajaran berpotensi terputus.
“Ke depan, kita harus membangun sistem pengetahuan yang tidak terlalu bergantung pada individu. Setiap program tidak hanya menghasilkan laporan administratif, tetapi juga harus menghasilkan dokumentasi pembelajaran. Kita perlu mengetahui mengapa suatu program berhasil, mengapa belum berhasil, apa kendalanya, serta faktor apa yang mendukung pelaksanaannya,” jelasnya.
Ia berharap KMC dapat memperkuat budaya mendokumentasikan pembelajaran, berbagi pengetahuan, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta budaya belajar dari pengalaman sendiri maupun daerah lain.
Dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, Aka juga menekankan pentingnya membangun mekanisme pertukaran pengetahuan yang bersifat dua arah dan setara.
Selama ini, arus informasi dinilai masih cenderung lebih kuat dari pemerintah pusat ke daerah. Padahal, pemerintah pusat juga membutuhkan data, pengalaman, inovasi, dan gambaran kondisi nyata dari daerah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.
“KMC harus menjadi ruang dua arah antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat menyediakan pengetahuan strategis yang dibutuhkan oleh daerah, sementara daerah menyumbangkan pengalaman, inovasi, pembelajaran, data, serta fakta implementasi di lapangan untuk memperkaya kebijakan nasional,” ungkapnya.
Ia menilai, perencanaan pembangunan dan kebijakan yang disusun pemerintah pusat harus semakin didasarkan pada kondisi nyata di daerah. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dihasilkan dapat lebih kontekstual, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penguatan integrasi data juga menjadi perhatian penting. Aka mencontohkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memberikan gambaran lebih rinci mengenai berbagai kondisi masyarakat di NTB.
Melalui proses pemilahan dan pendalaman data, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran mengenai masyarakat yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah hingga persebaran penyandang disabilitas.
Menurutnya, data tersebut sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyediaan layanan publik yang lebih tepat sasaran.
“Hal-hal seperti inilah yang dapat diperbaiki apabila kita memiliki sistem data dan pengetahuan yang terintegrasi. Jika data yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat saling terhubung, maka perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, serta pengambilan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran,” katanya.
Dalam pengembangan KMC, sejumlah tantangan juga perlu menjadi perhatian, antara lain persepsi bahwa KMC merupakan pekerjaan tambahan, budaya kerja sektoral, kualitas dan standardisasi konten, kapasitas sumber daya manusia dalam dokumentasi dan kurasi pengetahuan, fragmentasi aplikasi pemerintah, hingga persoalan keamanan informasi dan pengaturan hak akses.
Karena itu, ia menekankan bahwa keberhasilan KMC harus ditentukan oleh sejauh mana platform tersebut memberikan manfaat nyata, mudah digunakan dan dipercaya oleh penggunanya.
Untuk mendukung kebutuhan pimpinan daerah, KMC juga diharapkan memiliki sejumlah fitur strategis, seperti Executive Knowledge Dashboard, pencarian berbasis persoalan, ringkasan strategis yang dapat ditelusuri hingga sumber asli, bank praktik baik dan lesson learned, personalisasi informasi, notifikasi isu strategis, serta integrasi dengan ekosistem digital pemerintah.
“KMC harus dipandang bukan sekadar sebagai platform teknologi, tetapi sebagai instrumen transformasi tata kelola pemerintahan. Keberhasilannya tidak diukur dari jumlah dokumen atau pengguna, melainkan dari sejauh mana KMC mampu membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik, bekerja lebih kolaboratif, belajar lebih cepat, dan menjadikan pengalaman pembangunan sebagai pengetahuan bersama,” tegasnya.
Melalui pengembangan KMC yang terintegrasi dengan NTB Satu Data dan ekosistem digital pemerintah, Pemerintah Provinsi NTB berharap pengelolaan data dan pengetahuan dapat semakin memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah serta memastikan setiap kebijakan dan intervensi pembangunan semakin berbasis pada data, pengetahuan, pengalaman, dan kondisi nyata masyarakat.
Komentar Pembaca