Salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Pemerintah Wajib mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan setiap rupiah yang dikeluarkan dalam pengelolaan pembangunan kepada rakyat.
LKPJ tahun anggaran 2016 merupakan wujud akuntabilitas kepada masyarakat, ungkap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017, dihadapan anggota DPRD Provinsi NTB pada sidang paripurna istimewa di Gedung DPRD Provinsi NTB, Jum’at (7/4/2017).
Selain sebagai wujud akuntabilitas, LKPJ juga merupakan bagian dari proses evaluasi kinerja pembangunan daerah, sekaligus sebagai bahan penyempurnaan program pembangunan tahun 2017 maupun perencanaan pembangunan tahun 2018, tegas tokoh karismatik itu.
Dijelaskannya, selama tahun 2016, pemerintah Provinsi NTB mengelola anggaran cukup besar, yakni total pendapatan sebesar Rp 3.94 trilliun atau 103,86% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.80 trilliun. Dari total pendapatan itu digunakan untuk belabnja daerah sebesar 3,76 triliun rupiah lebih atau 95,22 persen. “Alhamdulillah, penggunaan belanja pembangunan yang dikelola pemerintah bersama seluruh pemangku amanah itu, telah memberikan manfaat yang baik bagi kemajuan NTB,” ungkap Gubernur.
Salah satu dari dampak positif yang dapat dirasakan, tuturnya, adalah tumbuhnya perekonomian NTB secara baik yang berkualitas, sebesar 5,71% di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 sebesar 5,02%.
Menurut Gubernur, kinerja ekonomi yang baik adalah dengan meningkatkan kemampuan pelaku ekonomi dalam menyerap tenaga kerja yang menyebabkan penurunan angka pengangguran. “Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka sebanyak 5,69% dan pada tahun 2016 menurun cukup signifikan menjadi 3,94% dan telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi NTB sebesar 4,43%,” jelasnya.
Peningkatan kesempatan kerja diikuti pula dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduk NTB pada 2016 sebesar 11,67% menjadi Rp. 23.740.000 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp. 21.260.000. Dampak positifnya, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan, yaitu dari 16,54% menjadi 16,02%.
Selain menggambarkan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Gubernur yang lebih akrab disapa TGB ini, juga menjelaskan bahwa peningkatan kinerja pembangunan daerah tahun 2016 tergambar dari penghargaan dan prestasi nasional dan internasional yang diraih pemerintah daerah.
Pelaksanaan program-program pembangunan tahun 2016 memberikan hasil dan perkembangan yang positif. Jumlah penghargaan yang diraih oleh Provinsi NTB pada tahun 2016 sebanyak 14, dengan rincian 4 penghargaan internasional dan 10 penghargaan nasional. Beberapa prestasi yang patut dibanggakan di kancah internasional diantaranya NTB berhasil mempertahankan gelar Best Halal Tourism dan Best Halal Honeymoon Destination (Desa Sembalun) serta kategori baru World’s Best Halal Travel Website. Selain dalam bidang pariwisata,
Provinsi NTB juga meraih provinsi terbaik kategori laju pencapaian MDG’S terbaik selama tahun 2012-2014 dan provinsi terbaik kategori pencapaian indikator MDG’S terbanyak selama tahun 2012-2014 yang merupakan hasil koordinasi dengan seluruh SKPD Lingkup Provinsi NTB. “Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh pemangku amanah pembangunan NTB atas kemitraan strategis yang telah terbangun untuk keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.
Biro Humas dan Protokol NTB